Mensesneg Ambil Alih Rakor Kemenhan, Presiden Ingin Program Strategis Cepat Terlaksana
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo Subi
NASIONAL
JAKARTA -Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bendahara Partai NasDem, Ahmad Sahroni, sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sahroni mengungkapkan bahwa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, merasa lelah dan jengah dengan pemberitaan yang terus menerus mengaitkan naam baik partai dengan kasus yang melibatkan SYL.
Pertanyaan yang diajukan oleh hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan pun cukup menarik. Hakim menanyakan apakah Partai NasDem pernah menggelar rapat terkait kasus yang melibatkan SYL, mengingat pemberitaan yang viral di media massa. Sahroni menjawab dengan tegas bahwa Ketua Umum sudah merasa lelah dan jengah dengan pemberitaan tersebut.
Hakim juga menanyakan apakah Partai NasDem memiliki keinginan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 860 juta yang diduga berasal dari Kementan. Sahroni mengaku tidak mengetahui hal ini sebelumnya, namun jika memang ada kejelasan bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan yang tidak benar, Partai NasDem siap untuk mengembalikannya.
Selain itu, hakim juga menyinggung tentang sumbangan berupa sembako dan sapi kurban yang diduga diterima oleh Partai NasDem. Sahroni menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang-barang tersebut karena mereka tidak mengetahui asal usulnya.
Kasus yang melibatkan SYL sendiri cukup kompleks, dengan total gratifikasi dan pemerasan mencapai Rp 44,5 miliar. SYL didakwa bersama dua eks anak buahnya, Kasdi dan Hatta, yang juga menghadapi persidangan terpisah.
Dalam penulisan naskah, penekanan pada kejelasan fakta dan pendapat saksi dalam persidangan menjadi kunci utama. Dengan gaya penulisan yang lugas dan informatif, berita ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai perkembangan kasus yang menarik ini.
(N/014)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo Subi
NASIONAL
JAKARTA Mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, memenuhi panggilan Komisi Pembera
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menutup secara resmi Ramadhan Fair XX Tahun 1447 Hijriah pada Senin (16/3/2026). Penyel
PEMERINTAHAN
BINJAI Polres Binjai meralat hasil tes urine terhadap pengemudi mobil Honda Brio berinisial M (24) yang menabrak beberapa lapak jualan d
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TIMUR, ACEH Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti kelambanan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan hunian tetap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan progra
POLITIK
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 17 Maret 2026, tercatat mengalami penurunan tipis. Mengacu pada la
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa, 17 Maret 2026. Pada pukul 09.25 WIB, IHSG naik 94,913
EKONOMI
TAPANULI TENGAH Kontroversi muncul di Tapanuli Tengah setelah Panitia Seleksi (Pansel) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Air Minum Mual Nauli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan mengizinkan PT Agincourt Resources untuk kembali beroperasi setelah sebelumnya izi
NASIONAL