Dipecat dan Dipenjara, Empat Prajurit TNI Penyiram Aktivis KontraS Ajukan Banding
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (17/3/2026).
Rakor ini menjadi lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas pelaksanaan arahan presiden terkait program strategis nasional.
Rakor dimulai pukul 10.09 WIB dan dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto. Donny menyampaikan permintaan maaf karena Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berhalangan hadir akibat kegiatan di luar daerah.Baca Juga:
"Rapat kali ini adalah kelanjutan dari arahan Presiden yang diberikan pada 8 Maret lalu. Tujuannya adalah merumuskan keputusan yang cepat dan tepat karena waktu pelaksanaan yang terbatas," ujar Donny.
Setelah itu, rapat diserahkan sepenuhnya kepada Mensesneg Prasetyo Hadi untuk memimpin jalannya koordinasi.
Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Rakor ini menekankan pentingnya percepatan pengawasan dan implementasi program prioritas presiden agar target nasional dapat tercapai tepat waktu.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian menjadi fokus utama untuk memastikan seluruh program strategis berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurut Prasetyo, Mensesneg, rapat koordinasi seperti ini akan rutin dilakukan untuk memantau progres program, mengatasi hambatan di lapangan, dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan kementerian terkait.
"Koordinasi yang baik antar kementerian merupakan kunci keberhasilan program prioritas nasional. Kami berharap setiap kementerian dapat melaporkan progres secara berkala agar arahan Presiden dapat dijalankan maksimal," jelas Prasetyo.
Rakor ini menjadi contoh langkah pemerintah dalam memperkuat sinergi antar lembaga, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap percepatan pelaksanaan program strategis nasional.*
(k/dh)
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKNGA Musyawarah Ke2 Persatuan Masyarakat Langsa (Permasa) yang digelar di kawasan Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (20/6/
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Wortel selama ini dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A. Namun, anggapan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bantuan perumahan pemerintah harus tepat sasar
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang anak lakilaki berusia 10 tahun bernama Azka Al Fatih dilaporkan hilang usai menunaikan salat Jumat di Kecamatan Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons video viral yang memperlihatkan sejumlah siswa di Kabupaten Samosir terlambat m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dok
NASIONAL