Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (17/3/2026).
Rakor ini menjadi lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas pelaksanaan arahan presiden terkait program strategis nasional.
Rakor dimulai pukul 10.09 WIB dan dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto. Donny menyampaikan permintaan maaf karena Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berhalangan hadir akibat kegiatan di luar daerah.Baca Juga:
"Rapat kali ini adalah kelanjutan dari arahan Presiden yang diberikan pada 8 Maret lalu. Tujuannya adalah merumuskan keputusan yang cepat dan tepat karena waktu pelaksanaan yang terbatas," ujar Donny.
Setelah itu, rapat diserahkan sepenuhnya kepada Mensesneg Prasetyo Hadi untuk memimpin jalannya koordinasi.
Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Rakor ini menekankan pentingnya percepatan pengawasan dan implementasi program prioritas presiden agar target nasional dapat tercapai tepat waktu.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian menjadi fokus utama untuk memastikan seluruh program strategis berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurut Prasetyo, Mensesneg, rapat koordinasi seperti ini akan rutin dilakukan untuk memantau progres program, mengatasi hambatan di lapangan, dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan kementerian terkait.
"Koordinasi yang baik antar kementerian merupakan kunci keberhasilan program prioritas nasional. Kami berharap setiap kementerian dapat melaporkan progres secara berkala agar arahan Presiden dapat dijalankan maksimal," jelas Prasetyo.
Rakor ini menjadi contoh langkah pemerintah dalam memperkuat sinergi antar lembaga, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap percepatan pelaksanaan program strategis nasional.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN