Kontroversi Pajak Pedagang: Video Viral Memunculkan Pertanyaan Tentang Kewajiban dan Hak

MEDAN -Sebuah video yang menampilkan petugas pajak yang mendatangi pedagang kaki lima di pusat pasar Kota Medan telah menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat petugas pajak yang diduga meminta pajak sebesar 10-20 persen dari pemilik warung makan yang berjualan di pasar tersebut. Momen tersebut merekam ketegangan antara pemilik warung dan petugas pajak, serta reaksi dari para pelanggan yang berada di warung tersebut.

Dalam rekaman berdurasi 47 detik tersebut, pemilik warung yang diketahui bernama Berbie Lubis terlihat kesal dengan permintaan pajak yang diajukan oleh pria yang mengaku sebagai petugas pajak. Dia menegaskan kepada pelanggan bahwa dagangannya merupakan pedagang kaki lima, bukan restoran atau kafe yang wajib dikenakan pajak. Para pelanggan pun secara bersama-sama menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap biaya pajak yang diminta.

Reaksi dari masyarakat terhadap video tersebut beragam, dengan beberapa menyuarakan kekhawatiran atas kebijakan pajak yang dianggap tidak adil, sementara yang lain mencatat bahwa sistem pajak yang jelas diperlukan untuk memastikan pendapatan yang adil bagi pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Kasdam Iskandar Muda Hadiri Pelantikan Pengurus IOF Aceh Masa Bakti 2025–2029
• Kejaksaan Perketat Proses Restorative Justice, Pastikan Bebas dari Penyimpangan

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan, Ody Batubara, membenarkan bahwa petugas pajaknya meminta pajak dari pedagang rumah makan di Pusat Pasar Jalan M.T. Haryono. Dia menjelaskan bahwa penagihan pajak tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Ody juga membantah bahwa penagihan pajak tersebut dilakukan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), melainkan kepada pengusaha rumah makan yang pendapatannya sudah mencapai batas tertentu.

Namun, ada kebingungan tentang jumlah pajak yang diminta, dengan beberapa laporan menyatakan bahwa petugas pajak meminta pajak sebesar 20 persen, sementara Ody mengklaim bahwa aturannya hanya 10 persen. Ody juga mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajiban pajak mereka.

Baca Juga:

• Sebagian Internet di Iran Pulih Setelah Offline 62 Jam, Akses Masih Terbatas
• Tim Ekspedisi Gunung Leuser Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Capai Titik Tertinggi dengan Semangat Bhayangkara

Reaksi dari masyarakat atas video ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak untuk klarifikasi yang lebih jelas tentang aturan pajak yang berlaku, serta perlunya pendekatan yang lebih persuasif dan informatif dari pemerintah daerah dalam memastikan pemahaman yang lebih baik dari para pedagang mengenai hak dan kewajiban mereka dalam membayar pajak.

Kejadian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, serta perlunya sistem yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

(N/014)

Kasdam Iskandar Muda Hadiri Pelantikan Pengurus IOF Aceh Masa Bakti 2025–2029

Kejaksaan Perketat Proses Restorative Justice, Pastikan Bebas dari Penyimpangan

Sebagian Internet di Iran Pulih Setelah Offline 62 Jam, Akses Masih Terbatas

Tim Ekspedisi Gunung Leuser Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Capai Titik Tertinggi dengan Semangat Bhayangkara

Tiga Korb4n Mut1lasi di Padang Ternyata Mahasiswi STIE KBP, Dua di Antaranya Sedang Siapkan Skripsi

Viral di Media Sosial, Benarkah Golongan Darah O Lebih Kuat Imunitasnya? Ini Kata Dokter