Kemendikbudristek Berencana Membahas Skema Cicilan UKT Bersama Rektor Perguruan Tinggi

JAKARTA -Dirjen Diktiristek, Abdul Haris, mengungkapkan rencana Kemendikbudristek untuk membahas skema mencicil uang kuliah tunggal (UKT) dengan rektor berbagai universitas dan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ini merupakan respons terhadap aspirasi yang disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ali Zamroni, tentang kendala ekonomi yang dihadapi oleh mahasiswa dalam membayar biaya kuliah.

Ali Zamroni berbagi pengalaman pribadinya saat tidak mampu membayar biaya kuliah dan mendapat keringanan pembayaran dari universitas dengan skema mencicil. Dalam rapat kerja Komisi X dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Ali Zamroni berharap agar aspirasi mahasiswa didengar dan dicari solusi oleh pemerintah terkait pembayaran UKT.

Dirjen Diktiristek, Abdul Haris, menyambut baik masukan dari Ali Zamroni dan berkomitmen untuk mengadakan diskusi dengan pihak rektorat di berbagai universitas terkait skema pembayaran UKT. Haris menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk mencicil biaya kuliah dan menjamin bahwa masukan tersebut akan disampaikan dengan serius kepada para rektor.

Mendikbudristek Nadiem Makarim juga turut hadir dalam rapat tersebut, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi masalah pembayaran UKT yang membebani mahasiswa. Haris mengimbau mahasiswa dan orang tua untuk tidak takut mengajukan klarifikasi kepada pihak kampus terkait kenaikan UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan tinggi bagi semua kalangan, memastikan bahwa kendala finansial tidak menghalangi mahasiswa dalam mengejar impian akademik mereka. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi harus tetap terbuka untuk semua, tanpa terhalang oleh faktor ekonomi.

Ini adalah langkah konkrit yang diambil oleh pemerintah dalam merespons permasalahan riil yang dihadapi oleh mahasiswa, menunjukkan komitmen mereka dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi semua warga negara Indonesia.

(N/014)