
Partai Demokrat Klarifikasi Isu ‘Partai Biru’ dalam Kasus Ijazah Jokowi
JAKARTA Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait tuduhan ij
Politik
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam penataan administrasi tanah. Proses seperti sertifikasi tanah, penguasaan lahan, dan penyelesaian sengketa tanah harus memerhatikan prinsip HAM agar tidak menimbulkan pelanggaran.
“Nanti akan kita kembangkan dalam bentuk desk-to-desk, terutama dalam mengawal pendaftaran tanah hak komunal yang saat ini masih sangat sedikit di Indonesia. Kita masih jauh dari target pendaftaran tanah hak komunal, hak adat, dan hak ulayat. Ini dapat menghambat berbagai program pemerintah,” ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).
Salah satu program yang terdampak adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang sering terhambat oleh persoalan pengakuan hak adat dan pernyataan kepemilikan. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Pigai menegaskan bahwa konflik tanah komunal dan adat dapat diselesaikan jika masyarakat bersatu dan mendaftarkan tanah adat ke Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga:
Pigai menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengatasi konflik tanah dari perspektif HAM. Penyelarasan data menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pengendalian sengketa. “Kami akan berkolaborasi untuk memfilter, memberi masukan, dan mendukung penyelesaian konflik berbasis HAM. Namun, jika kasus sudah memasuki ranah yudikatif, kami tidak dapat melakukan intervensi,” jelas Pigai.
Pigai juga menyoroti tantangan sempitnya lahan pertanian di Pulau Jawa akibat industrialisasi, pengembangan realestat, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi perhatian penting untuk mencegah krisis agraria di masa depan.
Baca Juga:
(christie)
JAKARTA Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait tuduhan ij
PolitikPEKANBARU Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Riau, Senin (28/7/
EkonomiMEDAN Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Minggu (27/7/2025). Seorang guru sekolah Min
PeristiwaMEDAN Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (MWA USU) secara resmi membuka proses Penjaringan Calon Komite Audit USU periode 20
PendidikanMEMPAWAH PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) bersama induk usahanya, MIND ID, serta PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Borneo Alumin
KomunitasTAPANULI SELATAN PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengemba
NasionalJEMBRANA Polres Jembrana memberikan apresiasi tinggi kepada para personel berprestasi serta masyarakat nelayan yang berjasa dalam penyel
NasionalJEMBRANA Kepolisian Resor (Polres) Jembrana berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite
Hukum dan KriminalMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Equestrian Event G
OlahragaDELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memberikan dukungan penuh kepada tim kebanggaan masyarakat Medan, PSMS, den
Olahraga