Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Usai pemeriksaan, Fuad menegaskan bahwa proses pembagian kuota haji tambahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag).
"Semua itu (pembagian kuota haji tambahan) menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Kami tidak mengetahui apa-apa yang lainnya. Kami disuruh isi, kami isikan," kata Fuad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/1/2026).Baca Juga:
Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Maktour hanya bertugas mengisi kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah.
Fuad menjelaskan, jatah kuota haji khusus Maktour justru mengalami penurunan pada 2024.
"Sebenarnya jemaah kami yang benar-benar kuota riil waktu pertama diumumkan 276. Tapi tambahan kuota yang kami pakai tidak lebih dari 20," ujarnya.
Pemeriksaan Fuad melibatkan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri pembiayaan yang dikeluarkan travel dalam memberangkatkan jemaah.
"Dikonfirmasi soal semua pembiayaan yang kami keluarkan. Karena biaya kami berbeda dengan penyelenggara lain, tentu ada perbedaan," kata Fuad.
Kasus kuota haji ini menyoroti pembagian tambahan 20 ribu jemaah pada 2024 saat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memimpin.
Penambahan kuota tersebut dimaksudkan untuk mengurangi antrean jemaah reguler yang bisa mencapai 20 tahun.
Namun, sebagian jemaah reguler tetap gagal berangkat, sementara kuota haji khusus melebihi batas 8 persen yang diatur UU Haji.
KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL