KPK Ungkap Cara Paling Efektif Lawan Korupsi: Dimulai dari Pendidikan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi j
PENDIDIKAN
JAKARTA â Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, memberikan pernyataan tegas menjelang sidang lanjutan kasus dugaan korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/1/2026).
Saat menunggu sidang dimulai di ruang Kusuma Atmadja, Noel menegaskan kesiapannya menerima hukuman mati jika terbukti bersalah.
"Kalau saya sih sudah berharap satu. Harapan saya, hukum mati saya. Karena saya komit terhadap isu ini, terkait hukuman mati," ujarnya, mengenakan rompi oranye tahanan KPK.Baca Juga:
Namun, ia menambahkan, jika dalam proses pembuktian tidak terbukti melakukan korupsi, ia berharap majelis hakim memutuskan hukuman seringan-ringannya.
Noel juga menekankan bahwa korupsi adalah kejahatan yang berakar dari kebohongan, dan ia siap mengungkap segala informasi saat bersaksi di persidangan.
Sidang hari ini mengagendakan keterangan lima saksi, di antaranya staf dan koordinator pengawasan K3, serta mantan pejabat pengelola standar mutu lembaga K3.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, Noel menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler, yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Kemenaker dan pihak swasta terkait jabatan terdakwa
Kasus ini bermula dari transaksi tunai dan transfer sejak Oktober 2024 hingga Mei 2025, termasuk uang Rp2,93 miliar yang diterima lewat anaknya, Divian Ariq.
Noel dan sejumlah terdakwa lain, termasuk Irvian Bobby Mahendro dan Fahrurozi, didakwa memaksa para pemohon sertifikasi K3 membayar sejumlah uang untuk memperoleh lisensi, dengan total kerugian mencapai Rp6,5 miliar.
Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor serta pasal-pasal terkait KUHP, termasuk pemerasan dan penerimaan suap.
Noel menegaskan bahwa ia tetap menghormati proses hukum dan lembaga peradilan.
"Kita harus menghargai para pembayar pajak karena ini kan tempat ini hasil dari pajak rakyat," ujarnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi j
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku pernah terpikir untuk mencari pendengung atau buzzer yang sempat menjelekkan dir
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang menempuh jalur hukum terkait pernyat
POLITIK
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyatakan akan menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Utara terkait rencana kenaikan honor guru
PENDIDIKAN
ACEH SINGKIL Sekolahsekolah Muhammadiyah di Aceh didorong untuk bangkit pascabencana hidrometeorologi dan memperkuat peran pendidikan d
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 melalui Peraturan Presiden No
NASIONAL
JAKARTA SPBU Vivo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Diesel Primus Plus menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei 2026.Kenaikan
EKONOMI
BANDUNG Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menetapkan enam pelajar sebagai tersangka dalam kasus perusakan fasilitas umum saat k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menilai kondisi politik dan tata kelola negara saat ini seperti gerakan
NASIONAL
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menyatakan bahwa fondasi ekonomi Sumatera Utara saat ini berad
EKONOMI