JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi merespons langkah hukum Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan tersebut diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Indra sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan Rumah Jabatan Anggota DPR RI tahun anggaran 2020.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati upaya hukum yang ditempuh Indra.Baca Juga:
Menurut dia, pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara dan bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana.
"KPK menghormati langkah hukum yang diajukan tersangka Saudara IS melalui praperadilan. Itu merupakan hak yang dijamin undang-undang," kata Budi, Sabtu, 24 Januari 2026.
Meski demikian, Budi menegaskan penetapan status tersangka terhadap Indra Iskandar telah dilakukan melalui prosedur yang sah dan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Seluruh tahapan, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, disebut telah dilalui dengan dukungan alat bukti yang memadai.
"KPK memastikan setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan kecukupan alat bukti, baik secara formil maupun materiil," ujar Budi.
Ia menambahkan, KPK saat ini masih menunggu relaas atau panggilan resmi sidang praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Indra Iskandar mendaftarkan permohonan praperadilan pada Kamis, 22 Januari 2026.
Perkara tersebut tercatat dengan nomor 7/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dan diklasifikasikan sebagai gugatan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Pengadilan telah menjadwalkan sidang perdana pada Senin, 2 Februari 2026 di Ruang Sidang 04.
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
