PEKANBARU – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Pekanbaru menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam perkara korupsi yang dikenal sebagai kasus 'Jatah Preman'.
Sidang putusan digelar pada Kamis (30/7/2026) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Jalan Melur.
Abdul Wahid hadir langsung di ruang sidang sebagai terdakwa dan didampingi tim penasihat hukum.Baca Juga:
Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama bersama dua hakim anggota.
Sementara itu, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwakili oleh dua orang jaksa.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan yang telah dipertimbangkan selama proses persidangan.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 2 tahun," ucap majelis hakim dalam putusan, Kamis (30/7/2026).
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.
Sebelumnya, pada sidang tuntutan yang digelar 9 Juli 2026, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara terhadap Abdul Wahid.
Dengan putusan tersebut, majelis hakim memberikan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan jaksa.
Hingga sidang putusan berakhir, belum disampaikan apakah terdakwa maupun jaksa akan menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding.* (d/ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumatera Utara menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggu
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Nursyam, SH., M.Hum., menegaskan bahwa advokat harus menguasai teknologi informasi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta desain pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan dimatangkan sebelum proy
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Pekanbaru menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Penge
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 45 Desember 202
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membantah tudingan bahwa dirinya bersikap arogan saat meninggalkan rapat paripurna D
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat peningkatan kasus penyiksaan dalam kurun w
HUKUM DAN KRIMINAL
KYUSHU Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, t
INTERNASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Zulkifli, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram. Von
HUKUM DAN KRIMINAL
