MANDAILING NATAL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Madina, Ahmad Meinul Lubis (AML), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Smart Village Tahun Anggaran 2023.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, AML langsung menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.
AML diketahui sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina saat program Smart Village dilaksanakan.Baca Juga:
Kepala Kejari Madina, Mohammad Nursaitias, mengatakan penetapan AML sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya.
"Tim Penyidik Pidsus secara resmi menetapkan AML selaku Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Madina Tahun 2023 sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Smart Village yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Madina," kata Mohammad Nursaitias, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang sebelumnya telah menetapkan Direktur Utama PT ISN berinisial MA sebagai tersangka pada 6 Maret 2026.
"Penetapan tersangka AML merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah sebelumnya penyidik menetapkan MA sebagai tersangka," jelasnya.
Program Smart Village merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan aplikasi digital untuk mendukung pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa.
Setiap desa di Kabupaten Mandailing Natal menerima anggaran sebesar Rp24.975.000 untuk pelaksanaan program tersebut.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pelaksanaan kegiatan diduga tidak berjalan sesuai ketentuan sehingga aplikasi yang dikembangkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh desa.
Hasil audit Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal menyebut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,7 miliar.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumatera Utara menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggu
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Nursyam, SH., M.Hum., menegaskan bahwa advokat harus menguasai teknologi informasi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta desain pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan dimatangkan sebelum proy
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Pekanbaru menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Penge
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 45 Desember 202
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membantah tudingan bahwa dirinya bersikap arogan saat meninggalkan rapat paripurna D
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat peningkatan kasus penyiksaan dalam kurun w
HUKUM DAN KRIMINAL
KYUSHU Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, t
INTERNASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Zulkifli, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram. Von
HUKUM DAN KRIMINAL
