JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Putusan tersebut berkaitan dengan polemik masuknya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) ke dalam pos anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Berdasarkan informasi di situs resmi MK, terdapat tiga perkara yang akan diputus pada Kamis, 30 Juli 2026.Baca Juga:
Perkara tersebut masing-masing diajukan oleh guru honorer Reza Sudrajat dengan nomor perkara 55/PUU-XXIV/2026, Rega Felix melalui perkara 52/PUU-XXIV/2026, serta Sa'ed Sipghotulloh Mujaddidi melalui perkara 40/PUU-XXIV/2026.
"Kamis 30 Juli 2026, Acara Pengucapan Putusan/Ketetapan," demikian tertulis dalam jadwal MK, Kamis (30/7/2026).
Ketiga pemohon mempermasalahkan kebijakan pemerintah yang memasukkan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan nasional.
Mereka menilai alokasi tersebut tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang mengatur anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan total anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp769 triliun.
Anggaran tersebut mencakup belanja kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, serta pembiayaan pendidikan.
Jumlah itu setara dengan 20 persen dari total belanja negara yang mencapai Rp3.842,7 triliun.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis melalui BGN sebesar Rp223,5 triliun.
Nilai tersebut setara sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2026.
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
