MK Putus Gugatan Anggaran MBG Masuk Dana Pendidikan APBN 2026 Hari Ini
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait gugatan uji materiil UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengusulkan tiga langkah strategis untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi santri di pondok pesantren.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Rakortas dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Komunikasi RI, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah instansi terkait.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, Menag menilai jangkauan penerima manfaat MBG di lingkungan pesantren masih sangat terbatas.
Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Gizi Nasional per 28 Juli 2026, dari total 4.268.848 santri di Indonesia, baru 61.195 santri yang menerima manfaat program tersebut.
"Angka ini baru sekitar 1,43 persen dari total keseluruhan santri kita. Kelompok santri ini boleh dikatakan sebagai pihak yang paling memerlukan sentuhan program gizi, namun ternyata baru sekitar satu persen yang bisa tersentuh. Ini yang perlu kita dorong bersama," papar Menag.
Menurut Nasaruddin Umar, sebagian besar pondok pesantren memang telah memiliki dapur umum yang dikelola secara mandiri.
Namun, program MBG tetap dinilai penting untuk membantu meningkatkan kualitas pemenuhan gizi para santri.
Selain memperluas penerima manfaat, Menag juga mengusulkan agar Badan Gizi Nasional melibatkan ekosistem pesantren dalam penyediaan bahan pangan untuk program tersebut.
"Terkait dengan supplier bahan makanan untuk program MBG ini, kami mengusulkan agar BGN mungkin bisa memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber bahan baku yang selama ini sudah ada dan dikelola secara mandiri oleh pesantren itu sendiri. Ini tak hanya akan menekan biaya logistik tetapi juga semakin menghidupkan kemandirian ekonomi pesantren," usul Menag.
Usulan ketiga berkaitan dengan mekanisme distribusi makanan.
Menurut Menag, jadwal pengiriman makanan perlu disesuaikan dengan kebiasaan santri yang menjalankan puasa sunah setiap Senin dan Kamis.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait gugatan uji materiil UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Produk terbaru Apple, iPhone 18 Pro Max, mulai menjadi perhatian para pengguna smartphone di berbagai negara. Meski perusahaan b
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menerima gaji tetap setiap bulan. Pemerintah menerapkan skema bagi hasil
EKONOMI
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan perubahan penyebutan istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi L
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan membatalkan tender proyek rehabilitasi rumah dinas Wali Kota Medan dengan nilai anggaran mencapai Rp4,9 mili
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Kamis, 30 Juli 2026. Ken
EKONOMI
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah sedang menyiapkan mekanisme khusus pelaksanaan Program Makan Be
NASIONAL
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengusulkan tiga langkah strategis untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis
NASIONAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang banyak diminati pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
JAKARTA Sarwendah akhirnya angkat bicara mengenai sejumlah persoalan yang sempat menjadi perhatian publik setelah perceraiannya dengan R
ENTERTAINMENT