KPK Tahan 4 Tersangka OTT Bupati Pemalang, Ada Staf Administrasi KPK dari Polri!
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus ko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengusulkan tiga langkah strategis untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi santri di pondok pesantren.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Rakortas dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Komunikasi RI, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah instansi terkait.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, Menag menilai jangkauan penerima manfaat MBG di lingkungan pesantren masih sangat terbatas.
Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Gizi Nasional per 28 Juli 2026, dari total 4.268.848 santri di Indonesia, baru 61.195 santri yang menerima manfaat program tersebut.
"Angka ini baru sekitar 1,43 persen dari total keseluruhan santri kita. Kelompok santri ini boleh dikatakan sebagai pihak yang paling memerlukan sentuhan program gizi, namun ternyata baru sekitar satu persen yang bisa tersentuh. Ini yang perlu kita dorong bersama," papar Menag.
Menurut Nasaruddin Umar, sebagian besar pondok pesantren memang telah memiliki dapur umum yang dikelola secara mandiri.
Namun, program MBG tetap dinilai penting untuk membantu meningkatkan kualitas pemenuhan gizi para santri.
Selain memperluas penerima manfaat, Menag juga mengusulkan agar Badan Gizi Nasional melibatkan ekosistem pesantren dalam penyediaan bahan pangan untuk program tersebut.
"Terkait dengan supplier bahan makanan untuk program MBG ini, kami mengusulkan agar BGN mungkin bisa memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber bahan baku yang selama ini sudah ada dan dikelola secara mandiri oleh pesantren itu sendiri. Ini tak hanya akan menekan biaya logistik tetapi juga semakin menghidupkan kemandirian ekonomi pesantren," usul Menag.
Usulan ketiga berkaitan dengan mekanisme distribusi makanan.
Menurut Menag, jadwal pengiriman makanan perlu disesuaikan dengan kebiasaan santri yang menjalankan puasa sunah setiap Senin dan Kamis.
"Di pondok pesantren itu ada kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Hal ini tentu kurang sinkron dengan jadwal distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang umumnya diantar pada siang hari. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian jadwal distribusi, misalnya dikirim menjelang waktu berbuka puasa agar makanan yang diterima santri tetap fresh," jelasnya.
Menag juga menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan data penerima manfaat.
"Kalau data kita tepat, saya kira tidak akan sulit mengurai permasalahan. Tetapi kalau datanya tidak valid, pasti akan susah untuk menyelesaikan persoalan di lapangan," ucapnya.
Ia memastikan Kementerian Agama siap mendukung percepatan pelaksanaan program melalui pendataan yang lebih akurat.
"Kemenag akan segera bergerak dan ini akan diselesaikan dalam waktu yang secepatnya, insyaallah. Dengan data yang valid, Kementerian Agama melalui kelompok santrinya, madrasahnya, dan kelompok-kelompok lintas agama lainnya, insyaallah akan lebih praktis untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga pengelola program ini ke depan," pungkas Menag.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola Program MBG agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.
"Dalam waktu dekat, kita targetkan penataan SPPG ini segera rampung, khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS). Pendataan untuk area prioritas penerima manfaat juga harus segera diselesaikan, di mana fokus utama kita menyasar wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)," tegas Zulkifli Hasan.
Menurutnya, sinkronisasi data antarkementerian dan lembaga menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan program.
"Melalui rapat hari ini, kita juga telah menyepakati langkah percepatan. Paling lambat 5 Agustus mendatang, pemutakhiran data dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program MBG ini harus sudah disetorkan. Sinkronisasi data ini adalah prioritas yang harus segera diselesaikan," ucap Menko Pangan.
Pemerintah berharap perluasan penerima manfaat, penguatan kolaborasi dengan pesantren, serta penyempurnaan sistem pendataan dan distribusi dapat membuat Program Makan Bergizi Gratis menjangkau lebih banyak santri dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.* (bi/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus ko
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga keamanan wilayah dan mendukung
NASIONAL
DELI SERDANG Pembahasan awal revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang berjalan tidak ses
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian Farah Hasmina Harahap, tersangka dugaan korupsi pencairan fasilitas kredit di PT Bank Sumut, akhirnya berakhir. Setelah b
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan pengembangan industri h
PEMERINTAHAN
SEMARANG Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Dalam agenda tersebut, Kepala Negara dij
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda
NASIONAL
MEDAN PSMS Medan harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya setelah kalah tipis dengan skor 01 dalam laga lanjutan turnamen pramusim
OLAHRAGA
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami pemadaman listrik sementara pada Kamis, 30 Juli 2026. Pemadaman dilakuka
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional mengalami pergerakan berbeda pada Kamis, 30 Juli 2026. Sejumlah komoditas menga
EKONOMI