DELI SERDANG — Pembahasan awal revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang berjalan tidak sesuai rencana.
Agenda yang digadang-gadang menjadi dasar arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan itu terpaksa ditunda karena pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan konsultan penyusun dokumen tidak hadir dalam rapat.
Rapat pembahasan yang berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Deli Serdang, Rabu (29/7/2026), hanya dihadiri perwakilan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru), yakni Kepala Bidang Tata Ruang Ary Mardiansya.Baca Juga:
Sementara Kepala Dinas Cikataru Rachmadsyah dan tim konsultan penyusun revisi RTRW tidak terlihat hadir.
Padahal, revisi RTRW tersebut merupakan program strategis Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan anggaran jasa konsultansi mencapai sekitar Rp1,8 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.
Dari jajaran DPRD Deli Serdang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) hadir lengkap.
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda Dr. Misnan Aljawi bersama sejumlah anggota.
Setelah mendengarkan pendapat anggota, Bapemperda akhirnya sepakat menunda pembahasan hingga pihak-pihak terkait hadir dan memberikan penjelasan mengenai substansi revisi RTRW tersebut.
Anggota Bapemperda sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Deli Serdang, Zul Amri, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Cikataru maupun pihak konsultan dalam pembahasan dokumen strategis tersebut.
Menurutnya, revisi RTRW merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sehingga perangkat daerah yang mengajukan seharusnya memberikan perhatian penuh.
"Ini usulan Pemkab sendiri. Tapi Kadis dan konsultan tidak hadir, hanya diwakili Kabid. Ini bentuk ketidakseriusan dan tidak menghargai DPRD," tegas Zul Amri.
Ia menjelaskan, RTRW bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah, mulai dari investasi, perizinan, pemanfaatan ruang, hingga pengembangan wilayah.
MEDAN Rektor Universitas AlAzhar Medan, Assoc. Prof. Dr. Ir. Mawardi, S.T., M.T., secara resmi melepas lebih dari 500 mahasiswa untuk m
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus ko
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga keamanan wilayah dan mendukung
NASIONAL
DELI SERDANG Pembahasan awal revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang berjalan tidak ses
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian Farah Hasmina Harahap, tersangka dugaan korupsi pencairan fasilitas kredit di PT Bank Sumut, akhirnya berakhir. Setelah b
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan pengembangan industri h
PEMERINTAHAN
SEMARANG Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Dalam agenda tersebut, Kepala Negara dij
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda
NASIONAL
MEDAN PSMS Medan harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya setelah kalah tipis dengan skor 01 dalam laga lanjutan turnamen pramusim
OLAHRAGA
