BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik, Papua dan NTT Jadi Prioritas

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah sedang menyiapkan mekanisme khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak di daerah rawan konflik, termasuk di Papua.

Langkah ini dilakukan agar seluruh anak Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan memiliki tantangan keamanan, tetap mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.

Sudaryono menjelaskan, pemerintah telah melakukan sejumlah proyek percontohan atau piloting dengan melibatkan TNI, Polri, serta memanfaatkan fasilitas gereja sebagai lokasi pelaksanaan program di beberapa daerah yang sulit dijangkau.

Baca Juga:

• Program MBG untuk Santri Masih Minim, Menag Ajukan Tiga Usulan Strategis

"Ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik, ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain," kata Sudaryono di kantornya, Rabu (29/7/2026).

Menurut Sudaryono, pemerintah ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh manfaat Program Makan Bergizi Gratis, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis maupun keamanan yang menantang.

"Karena anak-anak di seluruh mana pun, ya Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu," ujarnya.

Selain menyusun mekanisme penyaluran MBG, Badan Gizi Nasional juga terus memetakan daerah-daerah yang membutuhkan penanganan lebih cepat.

Pemetaan tersebut mencakup Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan sejumlah wilayah lainnya.

"Terkait Papua dan lain-lain, enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ," jelas Sudaryono.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari percepatan Program MBG.

Menurut Zulhas, saat ini terdapat lebih dari 13.000 titik SPPG dengan kondisi yang berbeda-beda.

Sebagian sudah selesai dibangun, sebagian telah beroperasi, dan sebagian lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Program MBG untuk Santri Masih Minim, Menag Ajukan Tiga Usulan Strategis

Mau Pinjam Modal Usaha? KUR BNI 2026 Resmi Dibuka, Pinjam Rp100 Juta Angsuran Mulai Rp1,9 Jutaan

Pemko Tanjungbalai Siapkan Transformasi Pemerintah Digital, Kepuasan Masyarakat Kini Jadi Indikator Utama

Wali Kota Tanjungbalai Terima Kunjungan Dan Lanal TBA, Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Wilayah Laut

Pemko Tanjungbalai Dukung Program Literasi Digital 2026, Mahyaruddin: Masyarakat Harus Cakap dan Bijak Bermedia

Wali Kota Tanjungbalai Minta DP3A-PM Tingkatkan Layanan Calon Pengantin untuk Cegah Stunting