BREAKING NEWS
Kamis, 30 Juli 2026

BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik, Papua dan NTT Jadi Prioritas

Adelia Syafitri - Kamis, 30 Juli 2026 08:47 WIB
BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik, Papua dan NTT Jadi Prioritas
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (foto: Dok. BGN)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah sedang menyiapkan mekanisme khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak di daerah rawan konflik, termasuk di Papua.

Langkah ini dilakukan agar seluruh anak Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan memiliki tantangan keamanan, tetap mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.

Sudaryono menjelaskan, pemerintah telah melakukan sejumlah proyek percontohan atau piloting dengan melibatkan TNI, Polri, serta memanfaatkan fasilitas gereja sebagai lokasi pelaksanaan program di beberapa daerah yang sulit dijangkau.

Baca Juga:

"Ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik, ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain," kata Sudaryono di kantornya, Rabu (29/7/2026).

Menurut Sudaryono, pemerintah ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh manfaat Program Makan Bergizi Gratis, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis maupun keamanan yang menantang.

"Karena anak-anak di seluruh mana pun, ya Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu," ujarnya.

Selain menyusun mekanisme penyaluran MBG, Badan Gizi Nasional juga terus memetakan daerah-daerah yang membutuhkan penanganan lebih cepat.

Pemetaan tersebut mencakup Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan sejumlah wilayah lainnya.

"Terkait Papua dan lain-lain, enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ," jelas Sudaryono.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari percepatan Program MBG.

Menurut Zulhas, saat ini terdapat lebih dari 13.000 titik SPPG dengan kondisi yang berbeda-beda.

Sebagian sudah selesai dibangun, sebagian telah beroperasi, dan sebagian lainnya masih dalam tahap pembangunan.

"Ada titik baru jumlahnya 13.000 lebih. Ada yang sudah dibangun, ada yang sudah jadi, ada yang baru 80 persen. Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua," kata Zulhas dalam rapat koordinasi Program MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (29/7/2026).

Pemerintah, kata Zulhas, akan memprioritaskan penyelesaian SPPG di wilayah yang memiliki angka stunting tinggi dan masuk kategori daerah tertinggal, seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur.

"Yang daerah tertinggal, yang stunting-nya tinggi, kalau di peta itu merah, itu prioritas. Misalnya Papua Pegunungan, NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujarnya.

Sedangkan pembangunan SPPG di wilayah lain, seperti Sumatera, Jawa, dan sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), akan dilakukan secara bertahap dalam waktu sekitar dua bulan.

"Nah sebagian besar itu kita perlu waktu dua bulan. Ada di Sumatera, ada di Jawa, juga daerah 3T. Yang sangat penting seperti di Papua Pegunungan, NTT dan lain-lain kita selesaikan satu bulan, sisanya dua bulan," jelas Zulhas.

Melalui percepatan pembangunan SPPG dan penyusunan mekanisme khusus untuk wilayah rawan konflik, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak anak di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah dengan akses terbatas dan tingkat kerawanan tinggi.* (di/ad)

Editor
: Raman Krisna
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Program MBG untuk Santri Masih Minim, Menag Ajukan Tiga Usulan Strategis
Mau Pinjam Modal Usaha? KUR BNI 2026 Resmi Dibuka, Pinjam Rp100 Juta Angsuran Mulai Rp1,9 Jutaan
Pemko Tanjungbalai Siapkan Transformasi Pemerintah Digital, Kepuasan Masyarakat Kini Jadi Indikator Utama
Wali Kota Tanjungbalai Terima Kunjungan Dan Lanal TBA, Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Wilayah Laut
Pemko Tanjungbalai Dukung Program Literasi Digital 2026, Mahyaruddin: Masyarakat Harus Cakap dan Bijak Bermedia
Wali Kota Tanjungbalai Minta DP3A-PM Tingkatkan Layanan Calon Pengantin untuk Cegah Stunting
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru