JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Putusan tersebut berkaitan dengan polemik masuknya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) ke dalam pos anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Berdasarkan informasi di situs resmi MK, terdapat tiga perkara yang akan diputus pada Kamis, 30 Juli 2026.Baca Juga:
Perkara tersebut masing-masing diajukan oleh guru honorer Reza Sudrajat dengan nomor perkara 55/PUU-XXIV/2026, Rega Felix melalui perkara 52/PUU-XXIV/2026, serta Sa'ed Sipghotulloh Mujaddidi melalui perkara 40/PUU-XXIV/2026.
"Kamis 30 Juli 2026, Acara Pengucapan Putusan/Ketetapan," demikian tertulis dalam jadwal MK, Kamis (30/7/2026).
Ketiga pemohon mempermasalahkan kebijakan pemerintah yang memasukkan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan nasional.
Mereka menilai alokasi tersebut tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang mengatur anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan total anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp769 triliun.
Anggaran tersebut mencakup belanja kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, serta pembiayaan pendidikan.
Jumlah itu setara dengan 20 persen dari total belanja negara yang mencapai Rp3.842,7 triliun.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis melalui BGN sebesar Rp223,5 triliun.
Nilai tersebut setara sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2026.
Salah satu pemohon, Reza Sudrajat, meminta MK menyatakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 sebagai inkonstitusional bersyarat.
Menurut Reza, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seharusnya digunakan untuk fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional secara langsung, bukan untuk program lain seperti logistik pangan atau MBG.
Dalam petitumnya, Reza meminta MK memberikan penafsiran bahwa anggaran pendidikan tidak mencakup anggaran program pangan maupun anggaran Badan Gizi Nasional.
"Menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Besaran Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) adalah untuk fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional (pedagogis), yang tidak mencakup anggaran program logistik pangan/Makan Bergizi Gratis (MBG) dan/atau anggaran Badan Gizi Nasional," bunyi petitum Reza, Rabu (18/2/2026).
Reza menilai, apabila anggaran MBG tetap dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan, maka porsi anggaran pendidikan yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan murni menjadi lebih kecil.
Ia menyebut, alokasi pendidikan murni dalam APBN 2026 secara perhitungan hanya berada di kisaran 11,9 persen.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Pemerintah menilai program tersebut memiliki keterkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia karena pemenuhan gizi dianggap menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan generasi mendatang.
Namun, para pemohon berpendapat bahwa fungsi pendidikan dalam konstitusi harus tetap dipahami secara khusus, terutama terkait pemenuhan sarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar.
Kini, keputusan berada di tangan MK untuk menentukan apakah pengalokasian anggaran MBG dalam pos pendidikan APBN 2026 sesuai dengan konstitusi atau tidak.* (bi/ad)
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
