KAI dan Menhub Buka Suara soal Usulan Pemindahan Gerbong Wanita ke Tengah KRL
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menanggapi usulan pemindahan gerbong khusus wanita ke bagian tengah rangkaian Kereta Rel Li
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mendapatkan bukti kuat terkait asal-usul tambahan kuota haji Indonesia usai memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kesaksian Dito memperkuat dugaan bahwa kebijakan diskresi pembagian kuota haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) melenceng dari kesepakatan awal dengan pemerintah Arab Saudi.
"Ini menguatkan bahwa diskresi pembagian kuota yang dilakukan oleh Kemenag melenceng dari semangat awal dalam pembahasan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi," ujar Budi, Sabtu (24/1).Baca Juga:
Menurut Budi, penambahan 20 ribu kuota haji pada 2024 seharusnya digunakan untuk memangkas panjang antrean jemaah haji reguler.
Namun, alokasi kuota yang dibagi rata—10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus—membuat 8.400 calon jemaah reguler yang telah menunggu hingga 14 tahun gagal berangkat.
"Akibat diskresi itu, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga ribuan calon jemaah yang seharusnya berangkat lebih awal. Padahal ada aspek kesehatan dan usia yang harus diperhatikan," kata Budi.
Dalam pemeriksaan selama tiga jam itu, Dito menjelaskan kunjungannya ke Arab Saudi bersama Presiden Joko Widodo pada 2022.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah topik, termasuk investasi dan IKN, namun tidak membahas spesifik mengenai permintaan penambahan kuota haji.
Kasus korupsi kuota haji kini tengah disidik KPK dengan Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.*
(d/dh)
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menanggapi usulan pemindahan gerbong khusus wanita ke bagian tengah rangkaian Kereta Rel Li
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tegas kepada sejumlah pengusaha nasional yang dinilai masih menempatkan modal dan h
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kasus penyiraman air keras yang diduga melibatkan empat prajurit BAIS TNI terhadap ak
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN