Komentar Provokatif di Threads Soal Pidato Prabowo, 2 Orang Diringkus Polisi
BANDUNG Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap dua pria berinisial AYP (49) dan AF (40) terkait unggahan di media sosial Thre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak menutup kemungkinan memanggil Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 di Kementerian Agama.
Sinyal ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Pernyataan tersebut merespons pertanyaan awak media terkait urgensi meminta keterangan Jokowi, mengingat kuota tambahan diperoleh setelah pertemuan langsung Presiden Jokowi dengan Raja Salman dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman (MBS).Baca Juga:
"Terkait pemanggilan saksi, siapapun nanti tentu berdasarkan kebutuhan penyidik. Kami akan terus update saksi-saksi siapa saja yang kemudian dimintai keterangan," ujar Budi.
Ia menegaskan penyidik masih memantau perkembangan kasus untuk menilai urgensi memanggil Jokowi.
Kuota tambahan 20.000 jemaah semestinya diprioritaskan untuk haji reguler.
Namun, diskresi Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, membagi kuota menjadi 50 persen reguler dan 50 persen khusus.
KPK mendalami keputusan ini karena diduga membuka ruang praktik jual beli kuota dan menimbulkan potensi kerugian negara sekitar Rp1 triliun.
Hari yang sama, KPK memeriksa mantan Menpora Dito Ariotedjo yang ikut mendampingi Jokowi saat kunjungan kerja ke Arab Saudi.
Dito mengakui penyidik menanyakan detail pertemuan dengan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), tempat tawaran kuota tambahan muncul, dan menepis isu barter kepentingan.
"Keterangan Dito diharapkan membantu rekontruksi situasi pra-diskresi. Jika belum cukup, opsi memanggil Jokowi tetap terbuka," jelas Budi.
KPK menetapkan bekas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka pada 8 Januari 2026, bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex.
BANDUNG Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap dua pria berinisial AYP (49) dan AF (40) terkait unggahan di media sosial Thre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria memastikan keamanan data usai satelit pencitraan canggih asal China, Sa
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Mantan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, meminta majelis hakim memberi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti kegagalan Timnas Indonesia menembus ajang Piala Dunia meski memiliki jumlah penduduk terbesar
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan China dan Rusia untuk mengembangkan proyek Kereta Trans Kalimantan. Langkah ini menj
EKONOMI
KALLANG Timnas Indonesia menghadapi laga hidupmati kontra Singapura di Jalan Besar Stadium, Kallang, Jumat (7/8/2026) malam, demi menjaga
OLAHRAGA
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal menggelontorkan sekitar Rp40 triliun dari APBN setiap tahun untuk melunasi ut
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyisir ulang data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui proses validasi. Validasi d
NASIONAL
JAKARTA Pengacara Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, menilai praperadilan yang diajukan Tifauzia Tyassuma alias Do
NASIONAL
NIAS UTARA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution kembali berkantor di Kepulauan Nias dengan membawa sejumlah program pemb
PEMERINTAHAN