KPK Tak Tutup Kemungkinan Panggil Jokowi sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak menutup kemungkinan memanggil Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 di Kementerian Agama.

Sinyal ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Pernyataan tersebut merespons pertanyaan awak media terkait urgensi meminta keterangan Jokowi, mengingat kuota tambahan diperoleh setelah pertemuan langsung Presiden Jokowi dengan Raja Salman dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman (MBS).

Baca Juga:

• Geram! Kapolres Bengkalis Temukan Tiga Anggotanya Terjaring Pesta Narkoba di Hotel Bersama Wanita

"Terkait pemanggilan saksi, siapapun nanti tentu berdasarkan kebutuhan penyidik. Kami akan terus update saksi-saksi siapa saja yang kemudian dimintai keterangan," ujar Budi.

Ia menegaskan penyidik masih memantau perkembangan kasus untuk menilai urgensi memanggil Jokowi.

Kuota tambahan 20.000 jemaah semestinya diprioritaskan untuk haji reguler.

Namun, diskresi Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, membagi kuota menjadi 50 persen reguler dan 50 persen khusus.

KPK mendalami keputusan ini karena diduga membuka ruang praktik jual beli kuota dan menimbulkan potensi kerugian negara sekitar Rp1 triliun.

Hari yang sama, KPK memeriksa mantan Menpora Dito Ariotedjo yang ikut mendampingi Jokowi saat kunjungan kerja ke Arab Saudi.

Dito mengakui penyidik menanyakan detail pertemuan dengan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), tempat tawaran kuota tambahan muncul, dan menepis isu barter kepentingan.

"Keterangan Dito diharapkan membantu rekontruksi situasi pra-diskresi. Jika belum cukup, opsi memanggil Jokowi tetap terbuka," jelas Budi.

KPK menetapkan bekas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka pada 8 Januari 2026, bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex.

Yaqut diduga mengubah alokasi kuota tambahan sehingga membuka ruang praktik jual beli kuota dan memperkaya diri serta pihak tertentu.

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menegaskan kliennya menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif.

"Kami menegaskan hak setiap warga negara atas perlakuan adil dan prinsip praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum tetap," katanya.

Sementara itu, Kementerian Agama menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan siap memberikan data maupun keterangan tambahan jika dibutuhkan penyidik.*

(tb/ad)

Geram! Kapolres Bengkalis Temukan Tiga Anggotanya Terjaring Pesta Narkoba di Hotel Bersama Wanita

Viral! Istri Personel Polres Sibolga Laporkan Suaminya Atas Dugaan KDRT dan Percobaan Pembunuhan

Ketua Bunda PAUD Papua Selatan Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Rp 4,6 Miliar

Dana BOS dan SPP Dikorupsi, Eks Bendahara SMKN 1 Pancur Batu Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Eks Kapolres Tapsel Sebut Berutang Budi ke Akhirun Piliang

Kapolsek Denbar Sambang Desa Tegal Harum, Wujudkan Lingkungan Aman dan Kondusif