Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
MUARASABAK - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran sekaligus memperkuat pelayanan kepada pengguna jasa. Upaya tersebut dilakukan di tengah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang masih dihadapi kantor tersebut.
Kepala KSOP Kelas IV Muara Sabak CAPT. Boyke Aries mengatakan pihaknya terus berupaya memaksimalkan kinerja meski masih kekurangan pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga pendukung.
"Bukan hanya PNS, kami di sini juga kekurangan tenaga PPPK, atau yang dulu disebut tenaga honorer untuk diperbantukan di kantor kami. Karena sejak tahun 2022 tidak ada penerimaan tenaga honorer, sesuai peraturan BKN," kata Boyke.Baca Juga:
Menurut Boyke, salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pegawai adalah meminta penempatan PNS dari Kementerian Perhubungan melalui jalur Pola Pembibitan (Polbit).
Lulusan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan tersebut nantinya ditempatkan di KSOP Kelas IV Muara Sabak sesuai kebutuhan kompetensi, termasuk pegawai yang berasal dari luar Provinsi Jambi.
"Dengan adanya penempatan PNS dari Kementerian Perhubungan ini, cukup membantu mengisi kekurangan petugas di kantor kami, meskipun sebenarnya kekurangan petugas yang ada di kantor kami masih belum terpenuhi secara optimal," ujarnya.
Selain persoalan SDM, Boyke menekankan pentingnya kedisiplinan dan pengawasan terhadap kinerja seluruh petugas. Hal tersebut, kata dia, selalu disampaikan dalam rapat internal maupun apel pagi.
"Saya juga selalu memberikan penekanan agar seluruh petugas kami menghindari hal-hal yang mencoreng nama baik pribadi maupun instansi," tuturnya.
Dia menegaskan sanksi akan diberikan apabila ditemukan petugas yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.
"Tentunya ada sanksi tegas dari kami, jika diketahui siapapun itu yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku," tegasnya.
Dalam pelayanan perizinan pelayaran, KSOP Kelas IV Muara Sabak juga menerapkan sistem berbasis digital melalui aplikasi Inaportnet.
Sistem tersebut digunakan untuk pengajuan berbagai permohonan pelayanan kegiatan kapal. Pengguna jasa cukup mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui aplikasi, kemudian dokumen tersebut diperiksa oleh petugas.
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL