Tegas Sapu Pungli Meski Minus SDM, KSOP Muara Sabak Geber Perizinan Kapal Serba Digital

MUARASABAK - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran sekaligus memperkuat pelayanan kepada pengguna jasa. Upaya tersebut dilakukan di tengah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang masih dihadapi kantor tersebut.

Kepala KSOP Kelas IV Muara Sabak CAPT. Boyke Aries mengatakan pihaknya terus berupaya memaksimalkan kinerja meski masih kekurangan pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga pendukung.

"Bukan hanya PNS, kami di sini juga kekurangan tenaga PPPK, atau yang dulu disebut tenaga honorer untuk diperbantukan di kantor kami. Karena sejak tahun 2022 tidak ada penerimaan tenaga honorer, sesuai peraturan BKN," kata Boyke.

Baca Juga:

• Tembus Rp 70 Ribu/Kg dan Lampaui HET, Pemprov Sumut Siapkan Pasokan Cabai Merah Luar Daerah

Menurut Boyke, salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pegawai adalah meminta penempatan PNS dari Kementerian Perhubungan melalui jalur Pola Pembibitan (Polbit).

Lulusan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan tersebut nantinya ditempatkan di KSOP Kelas IV Muara Sabak sesuai kebutuhan kompetensi, termasuk pegawai yang berasal dari luar Provinsi Jambi.

"Dengan adanya penempatan PNS dari Kementerian Perhubungan ini, cukup membantu mengisi kekurangan petugas di kantor kami, meskipun sebenarnya kekurangan petugas yang ada di kantor kami masih belum terpenuhi secara optimal," ujarnya.

Selain persoalan SDM, Boyke menekankan pentingnya kedisiplinan dan pengawasan terhadap kinerja seluruh petugas. Hal tersebut, kata dia, selalu disampaikan dalam rapat internal maupun apel pagi.

"Saya juga selalu memberikan penekanan agar seluruh petugas kami menghindari hal-hal yang mencoreng nama baik pribadi maupun instansi," tuturnya.

Dia menegaskan sanksi akan diberikan apabila ditemukan petugas yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

"Tentunya ada sanksi tegas dari kami, jika diketahui siapapun itu yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku," tegasnya.

Dalam pelayanan perizinan pelayaran, KSOP Kelas IV Muara Sabak juga menerapkan sistem berbasis digital melalui aplikasi Inaportnet.

Sistem tersebut digunakan untuk pengajuan berbagai permohonan pelayanan kegiatan kapal. Pengguna jasa cukup mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui aplikasi, kemudian dokumen tersebut diperiksa oleh petugas.

Penerapan pelayanan berbasis Inaportnet di KSOP Kelas IV Muara Sabak telah dilakukan sejak 2021. Sistem tersebut dinilai membuat pelayanan lebih efisien dari sisi waktu, meningkatkan transparansi, mengurangi tatap muka serta membantu menekan biaya logistik dan potensi pungutan liar.

Meski pelayanan dilakukan melalui sistem digital, pemeriksaan dokumen secara manual tetap dilakukan sebagai langkah pengamanan apabila terdapat kendala pada sistem.

Apabila dokumen yang diunggah belum lengkap, petugas akan memberikan catatan revisi kepada pengguna jasa. Pengguna kemudian harus melengkapi dan mengunggah kembali dokumen yang diminta.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan valid, pengguna jasa dapat mengajukan penerbitan kode billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai jenis kegiatan kapal.

"Ketika kode billing PNBP telah terbit yang dapat dibayarkan secara langsung atau online ke kas negara melalui bank persepsi," jelas Boyke.

Setelah pembayaran dilakukan, sistem Inaportnet akan menampilkan bukti pembayaran PNBP yang dapat diverifikasi melalui Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (TNB).

Selanjutnya, KSOP Kelas IV Muara Sabak menerbitkan perizinan kepada pengguna jasa yang telah memenuhi seluruh persyaratan.

Dokumen perizinan tersebut juga harus dilengkapi dengan dokumen dari instansi terkait, termasuk Bea Cukai, Karantina Kesehatan dan pihak lainnya sesuai kebutuhan kegiatan kapal.

Menurut Boyke, penggunaan Inaportnet mempermudah pengguna jasa dalam mengurus perizinan kapal sekaligus menghemat waktu. Informasi mengenai kapal yang akan datang maupun berangkat juga dapat diketahui lebih awal sehingga proses pengurusan izin dapat dilakukan secara daring dari wilayah masing-masing.

"Saya selalu menekankan ke jajaran saya untuk selalu melayani dengan sepenuh hati, menerapkan pelayanan yang simpel, cepat dan tepat sesuai aturan yang berlaku serta menghindari hal-hal yang berkaitan dengan praktik pungli maupun aktivitas ilegal yang dapat mencoreng nama baik instansi kami," pungkasnya.* (dh)

Tembus Rp 70 Ribu/Kg dan Lampaui HET, Pemprov Sumut Siapkan Pasokan Cabai Merah Luar Daerah

Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan ESDM Jatim Ony Setiawan Meninggal Dunia, Begini Nasib Perkaranya

3 Gunung Api Indonesia Erupsi Sabtu Pagi, Bagaimana Kondisi Sinabung Hari Ini?

Tiga Eks Pejabat KSOP Belawan Didakwa Korupsi PNBP, Kerugian Negara Capai Rp648 Juta

Kejagung Terus Bongkar Dugaan Korupsi Nikel Sultra 2017-2020, Kali Ini Giliran Saksi Dinas ESDM Diperiksa

Dari Kopi Sumatra sampai Modul Belajar K-Pop, Rico Waas Tawarkan Segudang Kerja Sama ke Dubes Korea Selatan