JAKARTA -Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menyelenggarakan lapas khusus bagi justice collaborator (JC). Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, dalam sebuah konferensi pers di kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur, pada Kamis (16/5).
“Saya perlu sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu LPSK sudah bersepakat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan dan mempersiapkan lapas khusus justice collaborator,” ujar Susi.
Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi saksi pelaku tindak pidana untuk mengungkapkan informasi yang mereka miliki. Dengan adanya lapas khusus JC ini, diharapkan dapat memberikan insentif kepada para saksi pelaku untuk bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan.
Baca Juga:
Menurut Susi, langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa kasus-kasus tindak pidana dapat ditangani dengan efektif. Selain itu, langkah ini juga dianggap penting dalam memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan saksi pelaku dapat dipenuhi dan terkoordinasi dengan baik.
“Jadi salah satu yang bisa mendorong saksi pelaku untuk mau mengungkap kejahatannya, ya, ini salah satu yang bisa menjadi jalan keluar supaya mereka mendapatkan hak-haknya dan terlindungi secara maksimal,” jelasnya.
Baca Juga:
Kerja sama antara LPSK dan Kemenkumham dalam menyediakan lapas khusus JC ini merupakan langkah penting dalam mendukung proses penegakan hukum di Indonesia. Diharapkan, dengan adanya fasilitas ini, akan semakin banyak saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kejahatan dan membawa para pelaku ke pengadilan.
(N/014)
Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memulai
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke41 Tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna di Lapan
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di kawa
Pemerintahan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kese
Kesehatan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan daerah
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi serius keluhan warga terkait aktivitas kafe tuak di Jalan Ikahi II, Keluraha
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN, SUMUT Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu
Hukum dan Kriminal
BALI Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9) hingga Ra
Peristiwa
ACEH SINGKIL Dalam rangka memperkuat peran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan, Universitas Aufa Royhan (UNAR) menggelar
Kesehatan