Meningkatnya Tuntutan Terhadap Gubernur Sumut, Tantangan di Masa Depan Semakin Berat

MEDAN -Gubernur Sumatera Utara yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan periode 2024-2029 dihadapkan pada tantangan yang semakin berat. Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan masyarakat yang memerlukan perbaikan, serta pemahaman yang kurang mendalam terhadap tugas dan fungsi sebagai kepala daerah atau wakil Kepala Daerah di wilayah Sumatera Utara.

Menurut Wakil Ketua DPW PKB Sumut, Drs. Syaiful Syafri MM, kondisi ini menjadi semakin rumit karena agenda Reformasi dan Otonomi Daerah, yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, masih belum sepenuhnya terwujud. Para pemimpin cenderung terfokus pada kunjungan kerja dan pembangunan infrastruktur fisik, sementara tujuan utama dari perjuangan kemerdekaan RI, sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945, masih jauh dari realisasi.

“Sementara itu keluarga korban melalui Teo membenarkan jika kedua belah pihak telah bersepakat damai. Saat ini mereka tengah berupaya memberikan prioritas sepenuhnya untuk kesembuhan Grace.” Masalah kemiskinan di Sumut diantaranya masih ada daerah yang menjadi tempat tinggal Komunitas Adat Terpencil (KAT) dimana masyarakat ini tinggal didaerah yg tidak memiliki sarana infrastruktur transportasi, penerangan, pendidikan, kesehatan, air bersih dan sarana informasi lainnya, karena 5 tahun terakhir tidak tersentuh oleh program pembangunan kesejahteraan sosial.

Sisi lain masih ada daerah Kabupaten yang tidak menghargai para perjuang dan perintis kemerdekaan 17 Agustus 1945, ini ditandai dengan tidak adanya Taman Makam Pahlawan (TMP) di daerah sehingga proses pendidikan untuk mendidik pelajar sejak usia dini tentang nilai kejuangan, nilai kesetiakawanan sosial semakin melemah.

Belum lagi 8 agenda perubahan yang merupakan agenda PKB untuk menjadi perhatian para Kepala Daerah yang diusung PKB seperti memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem serta upah yang memadai untuk para pekerja.

Karenanya tugas Gubsu yang akan datang untuk mengatasi masalah sosial harus mampu membangun SDM masyarakat dan Pimpinan OPD yang memiliki kompetensi, dan paham Tupoksi Gubernur sesuai PP 33 tahun 2018 dan UU 23 tahun 2014 sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, sehingga apa yang menjadi masalah dapat diatasi secara koordinasi dengan daerah.

Tidak seharusnya Gubernur mengangkat Pimpinan OPD yang mengabaikan Kompetensi dan berdampak kepada rendahnya hasil pertanian, perikanan, lemahnya UMKM, tingginya kemiskinan, Stunting, pengangguran dan kualitas pendidikan yang membawa dampak rendahnya pertumbuhan ekonomi dan yang menyedihkan, merawat infra struktur yang sudah baik saja tidak mampu.

Langkah Tindak Lanjut

Untuk menghadapi tantangan ini, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diusung oleh PKB diminta untuk melakukan perubahan dalam pembangunan, dengan memberikan prioritas pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Ketum PKB H. Muhaimin Iskandar, yang menekankan perlunya perubahan fokus pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.

Khusus di Sumatera Utara, tugas Gubernur periode 2024-2029 semakin berat, mengingat berbagai masalah sosial yang masih harus diatasi. Dengan merujuk pada Reformasi dan Otonomi Daerah, Gubernur diharapkan mampu melakukan perubahan dalam pembangunan, termasuk dalam menanggulangi kemiskinan, stunting, pengangguran, dan masalah pendidikan yang masih menjadi tantangan.

Kesimpulan

Tugas Gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029 merupakan sebuah tantangan yang tidak ringan. Diperlukan upaya keras dalam memperbaiki kondisi SDM masyarakat dan Aparatur, serta implementasi yang lebih efektif dari prinsip-prinsip otonomi daerah. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, Sumatera Utara dapat mencapai potensinya sebagai wilayah yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.

(N/014)