Prabowo Hadiri Munas NU di Bangkalan Usai Resmikan Jalan Daerah di Jawa Timur
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul
NASIONAL
BITVONLINE.COM -Di tengah sorotan terhadap era kepemimpinan Soeharto, prestasi swasembada pangan tetap menjadi salah satu pencapaian yang dikenang. Era Orde Baru tidak hanya meninggalkan jejak dalam sejarah Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi negara lain, khususnya dalam kebijakan pertanian.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa India, salah satu negara terkemuka dalam ekspor beras, mengadopsi strategi pertanian yang mirip dengan cara yang ditempuh Indonesia pada masa Orde Baru. Namun, apa rahasia di balik kesuksesan India yang menggunakan strategi yang ‘tak asing’ ini?
Koperasi vs. Konglomerasi: Pilihan India dalam PertanianSalah satu aspek kunci dari keberhasilan India dalam mengelola pertanian adalah penggunaan koperasi sebagai landasan utama dalam sektor tersebut. Berbeda dengan konglomerasi yang dominan di sektor pertanian Indonesia, India memilih jalur koperasi untuk mengelola pertanian.
Menteri Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa India mengandalkan koperasi untuk mendukung kegiatan pertanian, termasuk dalam produksi pupuk. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang cenderung mengandalkan konglomerasi dalam berbagai aspek pertanian. Pupuk, sebagai salah satu komponen penting dalam pertanian, diproduksi oleh koperasi-koperasi di India, didukung dengan penelitian dari pemerintah.
Revolusi Pangan Era Soeharto: Fondasi Swasembada PanganPrestasi India dalam sektor pertanian mengingatkan pada era Soeharto di Indonesia, di mana revolusi pangan menjadi fokus utama pembangunan. Soeharto, sejak awal masa pemerintahannya pada tahun 1966, memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung revolusi pangan.
Investasi besar-besaran dilakukan dalam infrastruktur pertanian, termasuk pembangunan waduk, bendungan, dan sistem irigasi. Swasembada pangan menjadi salah satu target utama dalam rencana pembangunan nasional, dengan fokus pada peningkatan produksi beras.
Keberhasilan dan Tantangan Kebijakan Pangan SoehartoProgram ketahanan pangan era Soeharto tidak hanya berhasil meningkatkan produksi pangan di Indonesia, tetapi juga memobilisasi masyarakat, terutama petani, untuk bersama-sama mencapai target tersebut. Namun, meskipun berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984, masih ada tantangan yang belum teratasi sepenuhnya.
Harga beras yang terus melonjak, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak menentu seperti El Nino, menunjukkan bahwa tantangan dalam mencapai kedaulatan pangan masih ada. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan impor beras sebagai salah satu strategi untuk menstabilkan harga dan pasokan beras di dalam negeri.
Kesimpulan: Mengingat Kembali Pencapaian dan Tantangan Pertanian IndonesiaPrestasi swasembada pangan era Soeharto menjadi inspirasi bagi banyak negara, termasuk India, dalam mengelola sektor pertanian. Meskipun telah mencapai banyak pencapaian, tantangan dalam mencapai kedaulatan pangan tetap ada, dan memerlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif dari pemerintah dan masyarakat.
Dengan mengingat kembali prestasi dan tantangan dalam sektor pertanian, Indonesia dapat terus mengembangkan kebijakan dan program yang memperkuat ketahanan pangan serta mendukung kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan.
(N/014)
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memburu seorang buronan kasus narkotika jaringan Sumatera Uta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilay
NASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan akan menelusuri dugaan adanya pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai melakukan ak
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke7 RI Joko Widodo akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Ja
POLITIK
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma
POLITIK
JAKARTA Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta usai aksi demonst
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk periode 202
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Rekaman wawancara Ketua BEM FH Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin kembali viral di media sosial. Dalam rekaman tersebu
NASIONAL