Ganjar Pranowo Menegaskan, Wacana Penambahan Jumlah Pos Kementerian Melanggar Undang-Undang

JAKARTA -Sebuah sorotan tajam terhadap wacana penambahan jumlah pos kementerian dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming datang dari Ganjar Pranowo. Dalam pernyataannya, Ganjar menekankan bahwa jumlah kementerian telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Kementerian Negara, dan setiap perubahan dalam jumlah tersebut harus diikuti dengan revisi UU yang berlaku.

“Ganjar Pranowo merespons wacana penambahan jumlah pos kementerian di kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendatang. Ganjar mengatakan jumlah kementerian telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Kementerian Negara,” demikian bunyi pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/5/2024).

Pernyataan tersebut memperlihatkan kehati-hatian dan konsistensi Ganjar dalam mempertahankan prinsip-prinsip hukum dan tata pemerintahan yang telah ditetapkan. Menurutnya, tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah adalah menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

• Tindakan Polisi Dalam Penanganan Aksi Anarkis, Tidak Berlebihan & Sudah Sesuai Aturan
• Keponakan Prabowo Mundur dari DPR Usai Ucapan Kontroversial, Ini Respons Rocky Gerung

“Kalau kementerian negara kan undang-undangnya sudah ada. Tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah adalah menjalankan peraturan perundang-undangan,” ujar Ganjar dengan tegas.

Namun, Ganjar juga menyadari bahwa wacana penambahan jumlah pos kementerian mungkin memiliki alasan-alasan tertentu di baliknya. Dia menilai bahwa banyak alasan yang melatarbelakangi wacana tersebut, termasuk politik akomodasi.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Catat Rekor Tertinggi, Tembus Rp2,095 Juta per Gram!
• Ini 5 Ponsel Tertipis di Dunia 2025!

“Semua alasan sangat mungkin, tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Wong udah ada undang-undangnya, kok. Mau apa lagi begitu? Tapi saya paham karena saya politisi sangat paham. Pasti politik akomodasi akan dilakukan,” jelasnya.

Pernyataan Ganjar ini mencerminkan kepekaannya terhadap sensitivitas masyarakat terhadap potensi pelanggaran terhadap hukum dan tata pemerintahan yang telah ada. Meskipun demikian, dia juga tidak menutup mata terhadap realitas politik yang memungkinkan terjadinya penyesuaian dan negosiasi dalam proses pembentukan kabinet.

Menyikapi Potensi Perubahan Kabinet

Dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, wacana penambahan jumlah pos kementerian bisa menjadi perdebatan hangat. Terlebih lagi, ketika hal ini terjadi dalam konteks pergantian kepemimpinan, seperti yang akan terjadi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Namun, pernyataan Ganjar Pranowo membawa perhatian pada pentingnya menghormati peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan menekankan bahwa perubahan kementerian harus mengikuti aturan yang berlaku, Ganjar menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dan integritas institusi pemerintahan.

Konsistensi dalam Mendukung Prinsip Hukum

Ganjar Pranowo telah lama dikenal sebagai figur yang konsisten dalam mendukung prinsip-prinsip hukum dan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pernyataannya, dia tidak hanya menegaskan pentingnya menghormati Undang-Undang, tetapi juga menyadari bahwa realitas politik seringkali memunculkan dinamika dan penyesuaian.

Dengan demikian, pernyataan Ganjar Pranowo tidak hanya mencerminkan kehati-hatian terhadap potensi pelanggaran hukum, tetapi juga kesadaran akan realitas politik yang kompleks. Sebagai seorang politisi yang berpengalaman, Ganjar mampu membawa kedua dimensi ini dalam pandangannya, menunjukkan kematangan dalam analisisnya dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip

(N/014)

Tindakan Polisi Dalam Penanganan Aksi Anarkis, Tidak Berlebihan & Sudah Sesuai Aturan

Keponakan Prabowo Mundur dari DPR Usai Ucapan Kontroversial, Ini Respons Rocky Gerung

Harga Emas Antam Catat Rekor Tertinggi, Tembus Rp2,095 Juta per Gram!

Ini 5 Ponsel Tertipis di Dunia 2025!

Lisa Mariana Diperiksa Bareskrim Hari Ini Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil

Breaking! Aktivis Pro-Trump Charlie Kirk Meninggal Dunia Ditembak Saat Jadi Pembicara di Universitas Utah