(Seandainya) Indonesia Tanpa Pajak

Oleh:Tansen Simanullang.

DALAM hari-hari terakhir ini, ruang publik kita kembali dipenuhi oleh suara-suara kritis mengenai pajak. Demonstrasi di sejumlah kota turut menyoroti kebijakan fiskal, sebagian dengan tuntutan agar pajak tidak dinaikkan demi kepentingan publik, sebagian lain mengeluhkan beban pajak yang dianggap mencekik masyarakat.

Fenomena ini memperlihatkan paradoks abadi dalam sistem perpajakan: di satu sisi, pajak adalah sumber kehidupan negara: di sisi lain, pajak dipandang sebagai kewajiban yang berat bagi warga.

Namun, mari kita ajukan sebuah pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana jika Indonesia benar-benar hidup tanpa pajak?

Pertanyaan ini tentu terdengar mustahil, bahkan utopis. Akan tetapi, dengan membayangkan kondisi tanpa pajak, kita dapat mengukur kembali betapa vitalnya peran pajak dalam menopang keberlangsungan negara modern.

Pajak bukan sekadar pungutan, melainkan fondasi yang menjaga agar roda pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pembangunan bisa terus berputar.

Pajak sebagai Denyut Nadi APBN

Bagi Indonesia, pajak adalah komponen terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data terbaru Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen penerimaan negara bersumber dari pajak.

Tanpa pajak, APBN akan lumpuh. Bayangkan tubuh manusia tanpa aliran darah: jantung masih berdetak, paru-paru masih bernafas, tetapi seluruh organ perlahan kehilangan energi. Begitulah nasib negara jika sumber utama pendanaan hilang.

Alternatif apa yang bisa menggantikan pajak? Utang luar negeri mungkin menjadi pilihan sementara, tetapi jelas tidak akan berkelanjutan. Sumber daya alam dapat dieksploitasi, namun cadangannya terbatas dan fluktuatif.