Pemko Medan Temukan Masalah Kendaraan Dinas: Pajak Belum Dibayar hingga Pengguna Tak Sesuai
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
MEDAN -Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2024 mengundang reaksi keras dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USU. Puncaknya, hari ini, Rabu (8/5/2024), BEM USU bersama dengan badan eksekutif fakultas akan menggelar aksi demonstrasi di gedung biro rektorat.
Aziz Syahputra, Ketua BEM USU, menyatakan bahwa aksi ini akan diikuti oleh seluruh badan eksekutif fakultas di kawasan USU. “Kami mengajak seluruh mahasiswa yang merasa resah akan kenaikan UKT ini untuk turut serta dalam aksi,” ujarnya kepada Tribun Medan.
Beberapa tuntutan yang akan disampaikan oleh BEM USU dan BEM Fakultas Sekawasan antara lain:
Pencabutan Surat Keputusan Rektor Nomor 1194/UN5.1.R/SK/KEU/2024 tentang Penetapan Tarif UKT dan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Baru. Transparansi alokasi dana USU tahun 2023 dan Laporan Keuangan USU tahun 2024. Transparansi dalam penggolongan dan penetapan tarif UKT. Pembangunan fasilitas sesuai kebutuhan mahasiswa.Seruan aksi mengusung tagline “Rektor Musuh Bersama” dengan tuntutan “Turunkan UKT atau Rektor yang Turun”. Aksi direncanakan akan dimulai pukul 13.00 WIB, dengan titik kumpul di sekretariat BEM USU menuju gedung rektorat.
Aziz menekankan bahwa kenaikan UKT sebelumnya telah terjadi pada tahun 2022, namun kenaikan tahun ini sangat signifikan dan terjadi dalam waktu yang singkat. “Hal ini memberatkan mahasiswa baru, tanpa adanya perubahan yang signifikan terhadap sarana dan prasarana,” katanya.
Permasalahan utama juga terkait dengan pengumuman kenaikan UKT yang dianggap terlambat, menyulitkan mahasiswa baru yang telah mendaftar sebelum adanya pengumuman kenaikan. “Mereka merasa terjebak karena pengumuman kenaikan keluar setelah pengumuman kelulusan,” tambah Aziz.
Dengan gelombang protes ini, mahasiswa USU menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan yang dianggap merugikan ini. Kehadiran mereka dalam aksi demonstrasi menunjukkan ketegasan dan kepedulian mereka terhadap nasib dan kesejahteraan mahasiswa.
(N/014)
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
MEDAN Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, mengajak anakanak membiasakan perilaku hidup bersih da
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK