KPK Menyita Aset Bupati Labuhanbatu Terkait Kasus Pengkondisian Pemenang Kontraktor

LABUHAN BATU -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang dunia politik dengan menyita aset milik Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga, yang diduga terlibat dalam kasus pengkondisian pemenang kontraktor proyek pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara. Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus suap yang melibatkan bupati tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan bahwa tanah dan bangunan seluas 304,9 meter persegi di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, telah disita oleh tim penyidik KPK. “Dilakukan penyitaan sekaligus pemasangan plang sita di lokasi tersebut,” ungkap Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya.

Aset yang disita ini diduga memiliki keterkaitan dengan salah satu partai politik, terutama terlihat dari atribut Partai NasDem yang terpasang di bangunan tersebut. Hal ini mencuat setelah tim penyidik mengumpulkan bukti yang mengarah pada pemilik aset, yakni Bupati Erik Adtrada Ritonga.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.290 per Dolar AS, Pasar Tunggu Sinyal Ekonomi AS
• 2.047 Nakes Kota Semarang Belum Terima Insentif Covid-19, Pemkot Siapkan Tim Hitung Fiskal

Selain tanah dan bangunan, KPK juga menyita pabrik kelapa sawit senilai Rp15 miliar yang juga dimiliki oleh Erik Adtrada Ritonga. Aset ini disita karena diduga sumber dananya berasal dari penerimaan suap yang terkait dengan kasus yang sedang diselidiki.

Menurut Ali Fikri, pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut masih dalam tahap uji coba operasional. Namun, tindakan penyitaan dilakukan sebagai upaya mencegah klaim dari pihak-pihak tertentu terkait status aset yang disita.

Baca Juga:

• Komisi III DPRK Banda Aceh Tinjau Eks Terminal Keudah, Dorong Optimalisasi Aset dan Investasi
• Lapas Labuhan Ruku Gelar Razia Rutin di Blok Akasia, Pastikan Keamanan Tetap Terjaga

Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan tindakan tegas KPK dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Selain itu, juga menyoroti praktik penggunaan aset untuk kepentingan politik yang sering kali menjadi masalah dalam pemerintahan daerah.

(N/014)

Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.290 per Dolar AS, Pasar Tunggu Sinyal Ekonomi AS

2.047 Nakes Kota Semarang Belum Terima Insentif Covid-19, Pemkot Siapkan Tim Hitung Fiskal

Komisi III DPRK Banda Aceh Tinjau Eks Terminal Keudah, Dorong Optimalisasi Aset dan Investasi

Lapas Labuhan Ruku Gelar Razia Rutin di Blok Akasia, Pastikan Keamanan Tetap Terjaga

Basarnas Dituding Lambat, Ini Alasan Evakuasi Juliana Marins di Rinjani Butuh Lima Hari

Trump Bandingkan Serangan ke Iran dengan Hiroshima, Iran Balas Tuding dan Tolak Hentikan Program Nuklir