BATUBARA -Petugas PLN Unit Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, belakangan ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena perlakuan tak harmonis terhadap pelanggan. Memutuskan jaringan listrik sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran telah menjadi pemandangan tak elok yang meresahkan. Bagaimana tidak, oknum petugas yang seharusnya menjadi pilar pelayanan masyarakat justru menggunakan kekuatan aparat hukum untuk menekan pelanggan yang mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan listrik mereka.
Dibalik setiap meteran listrik yang terpasang di rumah-rumah warga, terdapat cerita kesulitan ekonomi yang dirasakan banyak keluarga. Keterlambatan pembayaran bukanlah hal yang terjadi karena kelalaian semata, melainkan pilihan sulit yang harus diambil di tengah keterbatasan ekonomi. Prioritas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan pendidikan anak-anak seringkali mengalahkan prioritas pembayaran listrik.
Namun, respons petugas PLN Unit Limapuluh terhadap keterlambatan ini justru menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakadilan. Mereka tidak hanya memutuskan jaringan listrik, tetapi juga mengancam dengan membawa aparat penegak hukum. Hal ini menjadi sorotan karena seolah-olah memperlakukan pelanggan sebagai musuh, bukan mitra yang perlu dipahami kondisi ekonomi dan sosialnya.
Baca Juga:
Protes dari masyarakat terhadap perlakuan ini seringkali dianggap sepihak dan diabaikan. Padahal, layanan PLN seharusnya memberikan solusi dan pelayanan yang baik kepada pelanggan, bukan mengancam dan menimbulkan ketakutan. Jaringan listrik yang sering terganggu dan daya yang tidak stabil juga menjadi masalah serius yang belum terselesaikan dengan baik oleh PLN Unit Limapuluh.
Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan akan listrik yang semakin meningkat, penting bagi instansi seperti PLN untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan empati terhadap kebutuhan masyarakat. Perlakuan yang tidak harmonis dan penindasan terhadap pelanggan yang keterlambatan pembayarannya tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga mencoreng citra pelayanan publik yang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Baca Juga:
(N/014)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
