INALUM Salurkan TJSL di Samosir, Dukung Pendidikan, UMKM hingga Infrastruktur Air Bersih
SAMOSIR PT INALUM kembali menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Samosir sebagai bagian dari komit
EKONOMI
JAKARTA – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Nusron menyusul dugaan keterlibatan kementerian tersebut dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) proyek PIK 2 yang disebut cacat hukum.
Proyek yang digarap oleh Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Sedayu Group, berada di wilayah pesisir utara Tangerang yang menurut Azhari melanggar aturan tata ruang dan hukum pesisir.
"Tindakan Nusron bukan cuma soal kelalaian, tapi sudah masuk dugaan persekongkolan jahat antara oknum pejabat dan pengembang besar. Tanah pesisir yang seharusnya dilindungi bisa diterbitkan HGB-nya. Menteri ATR diam saja. Negara kerja untuk siapa?" ujar Noor Azhari kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
Noor Azhari menegaskan bahwa penerbitan HGB di wilayah pesisir melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Menurutnya, sempadan pantai memiliki perlindungan hukum ketat yang tak boleh dikomersialkan sembarangan.
"Dalam aturan tersebut, sempadan pantai tidak boleh dimiliki atau digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin yang sangat ketat dan sesuai zonasi," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mencurigai pelaksanaan proyek PIK 2 justru berlangsung mulus karena berada di bawah perlindungan status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menurutnya disalahgunakan oleh sejumlah pihak.
Menurut Noor, proyek PIK 2 mencerminkan adanya pemufakatan terstruktur, sistematis, dan masif antara oknum pejabat ATR/BPN dengan pihak pengembang untuk "melegalkan" penguasaan ruang hidup rakyat dan aset negara di Banten.
"Diduga kuat terjadi pemufakatan antara oknum pejabat ATR/BPN dan pengusaha untuk melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat dan aset negara," tandasnya.
Azhari juga menilai Nusron Wahid telah gagal menjalankan mandat reformasi agraria yang menjadi komitmen pemerintah.
Ia menuding Nusron membiarkan praktik mafia tanah tumbuh subur di lembaga yang dipimpinnya.
SAMOSIR PT INALUM kembali menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Samosir sebagai bagian dari komit
EKONOMI
JAKARTA Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Hingga Selasa (28/4/2026) pagi, terca
PERISTIWA
BEKASI Presiden Prabowo Subianto menjenguk langsung korban kecelakaan kereta api yang dirawat di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya perlintasan sebidang kereta api yang belum tertata dengan baik di Indonesia,
PEMERINTAHAN
BEKASI Presiden Prabowo Subianto menyoroti insiden kecelakaan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas batangan Antam kembali mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Selasa (28/4/2026). Kenaikan ini terjadi setelah
EKONOMI
JAKARTA Insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam, masih teru
NASIONAL
JAKARTA Nama layanan taksi listrik Green SM menjadi sorotan setelah salah satu unit armadanya diduga terlibat dalam insiden kecelakaan k
EKONOMI
BEKASI Presiden Prabowo Subianto mengunjungi RSUD Kota Bekasi untuk menjenguk korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Sela
PERISTIWA
JAKARTA Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengerahkan tim investigasi untuk mengusut kecelakaan kereta api yang melibatkan
PERISTIWA