Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
SIDOARJO -Keputusan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor, untuk tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat (19/4) karena alasan sakit, menambah catatan dramatis dari kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Sebelumnya, Gus Muhdlor telah menjadi tersangka dalam kasus pemotongan tunjangan pegawai di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Menurut kuasa hukum Gus Muhdlor, Mustofa Abidin, kliennya tidak dapat hadir karena kondisi sakit. Surat pemberitahuan dan permohonan penundaan pemeriksaan telah disampaikan kepada KPK. Namun, rincian terkait penyakit yang diderita Gus Muhdlor tidak dijelaskan.
Kasus yang menjerat Gus Muhdlor terkait dengan dugaan korupsi pemotongan tunjangan pegawai di BPPD Pemkab Sidoarjo. Sebelumnya, dua orang telah menjadi tersangka dalam kasus ini, yakni Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan pejabat Siska Wati. Dugaan korupsi tersebut mencakup pemotongan dana insentif pajak ASN senilai Rp 2,7 miliar, yang diduga dinikmati oleh para tersangka, termasuk Gus Muhdlor.
Meskipun tersandung kasus hukum, Gus Muhdlor belum memberikan komentar langsung terkait status tersangkanya. Sebelumnya, ia pernah menegaskan tidak pernah menerima uang terkait kasus tersebut.
Selain masalah hukum, Gus Muhdlor juga menjadi sorotan dalam isu politik. Sebagai kader PKB, Gus Muhdlor sebelumnya menyatakan dukungannya pada Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Namun, setelah kasusnya mencuat, ia mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran, yang membuatnya dianggap keluar dari PKB.
Peristiwa ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik dan hukum yang melibatkan tokoh publik, serta pentingnya transparansi dan pelayanan yang prima dalam tata kelola pemerintahan. Kita perlu mengambil pelajaran dari situasi ini untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan.
(N/014)
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA