KKSU 2026 Resmi Dibuka, Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Tembus Pasar Global dan Tarik Investor
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) s
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Massa demo yang mewakili sejumlah kelompok mahasiswa dan pemuda terus menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang putusan gugatan Pilpres 2024. Dalam aksi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, mereka menampilkan berbagai simbol dan tuntutan yang mencerminkan keprihatinan mereka terhadap independensi lembaga peradilan dan upaya untuk menahan intervensi politik terhadap proses hukum.
Dengan membawa topeng bergambar Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kemudian dibakar, massa mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam politik yang mengintervensi keputusan hakim MK. Ini juga merupakan bentuk protes terhadap upaya-upaya yang bisa merusak integritas dan independensi lembaga peradilan.
Massa aksi, yang terdiri dari gabungan kelompok mahasiswa dan pemuda seperti Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (GMPN), Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD), serta aliansi lainnya, menegaskan sikap untuk menjaga integritas MK dan memastikan keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan keadilan.
Tak hanya dengan membawa spanduk dan bendera-bendera aliansi mereka, mereka juga menampilkan aksi teatrikal yang menunjukkan peran penting hakim MK dalam menghadapi tekanan dan intervensi politik. Dalam teatrikal tersebut, simbolisasi toga hakim menjadi pusat perhatian, yang dijaga oleh “rakyat” sebagai representasi dari dukungan masyarakat terhadap kemandirian lembaga peradilan.
Koordinator Aksi dari GMPN, Amri, menyatakan bahwa massa aksi juga melalui teatrikal tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa hakim MK harus tetap independen dan kuat dalam menjalankan tugasnya. Mereka menolak segala bentuk tekanan atau tindakan yang bisa mengganggu proses keadilan dan hukum di negara ini.
Aksi demonstrasi ini juga menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam mengawal keadilan dan menjaga integritas lembaga-lembaga negara. Dengan , massa demo berharap suara mereka didengar dan menjadi bagian dari perubahan positif dalam sistem peradilan di Indonesia.
Sementara itu, jalan-jalan di sekitar area Patung Kuda dan gedung MK ditutup untuk memfasilitasi kelancaran aksi demonstrasi ini. Meskipun terbatas dalam aksi fisiknya, namun semangat dan aspirasi massa aksi terus terdengar melalui orasi-orasi yang disampaikan. Demo ini menjadi cerminan dari kepedulian masyarakat terhadap tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini, sekaligus sebagai panggilan untuk menjaga kemandirian lembaga peradilan dari berbagai tekanan eksternal.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) s
PEMERINTAHAN
MEDAN Suasana penuh keceriaan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Gedung Pancasila, Universitas Sumatera Utara (USU), S
PEMERINTAHAN
MEDAN Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Kota Medan menghadirkan momen yang menghangatkan suasana. Di tengah semarak penampilan
PEMERINTAHAN
Oleh Samuel Marganda Tua Lumban GaolTRI Dharma Perguruan Tinggi adalah fondasi utama eksistensi setiap universitas di Indonesia. Sebagaiman
OPINI
JAKARTA Harga beras di tingkat konsumen terus mengalami kenaikan meski pemerintah menyatakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelo
EKONOMI
JAKARTA Bank Central Asia (BCA) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pelak
EKONOMI
GORONTALO Sebanyak 11 warga negara asing (WNA) dan satu awak kapal berhasil selamat setelah speedboat yang mereka tumpangi tenggelam aki
PERISTIWA
MALANG DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar RedTalks 2026 bertajuk Suara Muda untuk Jatim Keren Indonesia Punya Kita, Nasionalisme
POLITIK
JAKARTA Rumah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, tampak dijaga ketat setelah dirinya resmi mengundurkan diri dari
NASIONAL
TANJUNGBALAI Polres Tanjungbalai menetapkan D alias A, suami seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tanj
HUKUM DAN KRIMINAL