Prakiraan Cuaca Yogyakarta Sabtu 22 Agustus 2026: Mayoritas Wilayah Cerah
YOGYAKARTA Cuaca di sejumlah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu, 22 Agustus 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyorot peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) pada tahun 2024, yang mencapai puncaknya sejak tahun sebelumnya. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di komplek parlemen, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran bansos telah meroket hingga mencapai Rp 22,5 triliun, naik 135,1% dari tahun sebelumnya.
Menyikapi lonjakan yang mencengangkan ini, Sri Mulyani memaparkan pembagian dana tersebut yang mencerminkan fokus pemerintah dalam menanggulangi berbagai dampak sosial yang diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk pandemi dan ketidakpastian ekonomi global. Dari total alokasi tersebut, sebanyak Rp 12,8 triliun dialokasikan untuk Kementerian Sosial (Kemensos), yang akan digunakan untuk membantu 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) melalui program keluarga harapan serta penyaluran kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
“Penyaluran PKH dan sembako masih menjadi prioritas utama, dengan peningkatan signifikan dalam alokasi dana untuk mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, sejumlah dana juga dialokasikan untuk sektor-sektor penting lainnya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapatkan alokasi sebesar Rp 7,7 triliun untuk membiayai iuran Program Indonesia Sehat (PBI), sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) menerima alokasi masing-masing sebesar Rp 900 miliar dan Rp 1,1 triliun untuk mendukung program pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dari kalangan kurang mampu.
“Langkah-langkah ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan sosial dapat menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” tambahnya.
Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan drastis dalam alokasi anggaran bansos ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, meskipun di tengah tekanan fiskal yang terus meningkat. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan dapat memberikan relawan baru bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan sosial, serta membantu membangun fondasi yang lebih kuat bagi pemulihan ekonomi nasional.
Sebagai respons terhadap berita ini, masyarakat pun diharapkan untuk turut memperkuat solidaritas sosial dan saling mendukung sesama, guna memastikan bahwa bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan bersama.
(K/09)
YOGYAKARTA Cuaca di sejumlah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu, 22 Agustus 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah
NASIONAL
DENPASAR Cuaca di sejumlah wilayah Bali pada Sabtu, 22 Agustus 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan. Jembrana diprediksi
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL