Ketua DPRD Solo Temui Massa Demo, Tuntutan Dukung Hak Angket dan Penolakan Pemilu 2024

SOLO -Sebuah aksi massa yang mengatasnamakan Aliansi Warga Solo Raya mengguncang jalanan depan gedung DPRD Solo. Dipimpin oleh Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, bersama dengan tokoh-tokoh lainnya, massa tersebut menggelar aksi protes dengan tuntutan yang jelas.

Kedatangan massa ini diawali dengan long march dari perempatan Fajar Indah menuju Kantor DPRD Solo. Sesampainya di sana, mereka memulai aksi dengan melakukan orasi yang menyuarakan tiga tuntutan utama.

Dalam orasinya, Budi Prasetyo membacakan pernyataan sikap massa yang berisi tiga poin inti. Pertama, mereka menolak kebrutalan dan kebiadaban yang terjadi dalam Pemilu 2024. Kedua, mereka mendukung hak angket DPR RI untuk membongkar praktik kecurangan Pilpres 2024 yang dianggap terstruktur, sistemik, dan masif. Dan ketiga, tuntutan agar Presiden Jokowi segera mundur dari jabatannya.

Aksi ini juga diwarnai dengan pembakaran benda menyerupai keranda yang bertempel poster Presiden Joko Widodo, sebagai simbol kematian demokrasi yang mereka anggap sudah hilang dan hancur. Massa perempuan juga turut berpartisipasi dengan memukul alat-alat dapur seperti panci sebagai bentuk protes.

Ketua koordinator aksi, Abi Ibrahim Hasmi, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan ekspresi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan buruh, mahasiswa, serta pendukung Paslon 01 dan 03. Mereka menyoroti adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu serta penurunan demokrasi yang terjadi.

Poin penting lainnya dalam aksi ini adalah audiensi yang dilakukan oleh perwakilan massa di salah satu ruangan di DPRD Solo. Selain menekankan dukungan terhadap hak angket, massa juga mengkritisi penurunan demokrasi serta adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu, termasuk terkait kenaikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Pemilu 2024.

Aksi ini menunjukkan bahwa ketegangan politik masih terasa di tengah masyarakat, dengan adanya perbedaan pandangan dan tuntutan yang beragam. Namun, dengan dialog dan aspirasi yang disampaikan secara terbuka, diharapkan solusi yang adil dan berkelanjutan dapat ditemukan untuk kebaikan bersama.

(K/09)