Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy, menggambarkan sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya sebagai suatu bentuk kemanusiaan. Dalam pernyataannya, Muhadjir menyampaikan bahwa Indonesia, meskipun tidak secara resmi menampung pengungsi, mereka berada di wilayah negara ini atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah akan meninjau kelayakan status pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia. Pernyataannya menyoroti kemungkinan bahwa sebagian dari mereka mungkin bukan pengungsi sesungguhnya. Muhadjir berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan bahwa setiap individu yang datang ke Indonesia memiliki klaim keberhakan yang valid.
Pernyataan Muhadjir muncul sebagai respons terhadap kontroversi penolakan terhadap sekelompok pengungsi Rohingya di Bireuen, Aceh, yang disebutkan sebagai tindakan merepotkan oleh beberapa warga setempat. Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md untuk menangani situasi tersebut, menunjukkan seriusnya pemerintah dalam menangani isu ini.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa Indonesia, sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak memiliki kewajiban resmi untuk menampung para pengungsi. Kebijakan ini, bagaimanapun, kerap disalahgunakan, dan hal ini mungkin menjadi titik perhatian dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan kedepannya.
Sementara itu, gelombang pengungsi Rohingya terus datang, termasuk dalam enam gelombang terakhir yang membawa hampir 1.000 imigran ke Aceh. Situasi ini menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah dalam menangani masalah kemanusiaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan sejalan dengan nilai-nilai moral dan norma internasional. (Ayu lestari)
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempero
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya di
POLITIK
JAKARTA Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional menunjukkan tren yang bervariasi pada Minggu, 26
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu, 26 Juli 2026. Harga emas Ant
EKONOMI
BINJAI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengunjungi seorang anak berinis
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memberikan pendampingan kepa
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai menggelar dialog interaktif bertema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadil
POLITIK