BREAKING NEWS
Minggu, 29 Maret 2026

Pj Wali Kota Cimahi di Copot Mendagri TitoDinilai Gagal Tekan Inflasi

BITVonline.com - Rabu, 11 Oktober 2023 06:10 WIB
Pj Wali Kota Cimahi di Copot Mendagri TitoDinilai Gagal Tekan Inflasi
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JABAR-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, telah mengambil langkah tegas dengan mencopot Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Sutarno Nugrahawan dari jabatannya. Keputusan ini diambil atas dasar kinerja Didik yang dinilai tidak mampu mengatasi masalah inflasi harga beras di wilayah yang ia pimpin.

Tindakan ini diumumkan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam sebuah rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi tahun 2023. Rapat ini disiarkan melalui saluran resmi Kemendagri melalui platform YouTube pada Senin, 9 Oktober 2023.

https://youtu.be/4w45AhxZ1jU?si=Sv0V-TSAKP_WE2Bj

Dalam pengumuman tersebut, Mendagri Tito Karnavian awalnya memberikan pujian khusus kepada wilayah Aceh Barat yang telah berhasil dalam pengendalian inflasi. Wilayah ini meraih tiga penghargaan serta insentif yang diberikan sebagai pengakuan atas pencapaian tersebut.

Namun, berita utama dalam pengumuman tersebut adalah pencopotan Dikdik Sutarno Nugrahawan dari jabatannya sebagai Pj Wali Kota Cimahi. Keputusan ini adalah respons langsung terhadap kinerja Dikdik yang dinilai tidak memadai dalam mengatasi inflasi harga beras di wilayah yang ia pimpin.

Dikdik Sutarno Nugrahawan, yang merupakan Pejabat Pemerintah (Pj) Wali Kota Cimahi, menerima keputusan ini dengan pasrah. Ia menyadari bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prestasi, dedikasi, loyalitas, dan perilaku yang tidak tercela adalah hal-hal yang harus dikedepankan dalam menjalani tugasnya.

Masa tugas Dikdik sebagai Pj Wali Kota Cimahi seharusnya berakhir pada tanggal 22 Oktober 2023. Namun, Mendagri Tito Karnavian memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tugasnya, mengingat kinerja yang dinilai tidak memadai dalam mengatasi masalah inflasi di wilayahnya.

Keputusan Mendagri ini menunjukkan pentingnya penegakan standar kinerja dan pertanggungjawaban dalam jabatan pemerintahan, serta komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras dan mengatasi masalah inflasi di seluruh wilayah Indonesia.

(R04

0 komentar
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru