MEDAN. Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menegaskan anggaran proyek pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten/kota di Sumut harus ditambah.
“Anggaran proyek multiyears pembangunan infrastruktur jalan 2023-2024 sesungguhnya masih sangat terbatas dan dipastikan belum mampu menuntaskan persoalan kerusakan jalan di daerah ini,” katanya di Medan, Rabu (30/08/2023).
Pernyataan tersebut dikemukakan Baskami dalam sesi wawancara khusus dengan kalangan wartawan di ruang kerjanya.
Baca Juga:
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, pembangunan dan perbaikan jalan, jembataan dan drainase di Sumut sangat mendesak untuk diperbaiki karena menghambat kelancaran aktivitas perekonomian, sebagaimana sering dikeluhkan oleh masyarakat dan kalangan dunia usaha.
Untuk menjawab percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, lanjut dia solusi satu-satunya adalah menambah alokasi anggaran pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase dan jembatan di sejumlah kabupaten dan kota.
Baca Juga:
Disebutkannya, kerusakan jalan dan jembatan masih banyak di sejumlah kabupaten antara lain, Simalungun, Karo, Paluta dan Nias.
Diakuinya, kebijakan pemrov Sumut di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi untuk membenahi infrastruktur jalan provinsi merupakan sebuah terobosan yang wajar diapresiasi di tengah keterbatasan APBD Sumut.
Apalagi, kata Baskami sebelum proyek infrastruktur ini direalisasikan kondisi keuangan Pemprov Sumut sedang menghadapi beban pengeluaran yang sangat besar paska dua tahun pandemi covid 19, serta besarnya tuntutan kebutuhan anggaran pembangunan untuk kesiapan PON 2024 dan Pemilu.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai terbatasnya anggaran sejumlah OPD akibat tergerus oleh pembangunan infrastruktur jalan, serta sejumlah kegiatan besar lainnya, ia menyatakan bahwa kebijakan anggaran Pemprov Sumut itu dinilai sudah tepat karena mengacu kepada prinsip skala prioritas.
“Saya tidak melihat ada unsur politis yang dilakukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam hal menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Sumut ” tuturnya
(Isn Hasibuan)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi