Ini Alasan Mahasiswa UGM Lakukan Aksi Penggerudukan Diskusi hingga Berujung Ricuh
YOGYAKARTA Mahasiswa yang terlibat dalam aksi penggerudukan diskusi bertajuk Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini
PERISTIWA
Humbahas – Bupati Humbang Hasundutan meyampaikan Nota Pengantar Atas 7 (Tujuh) Ranperda Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 pada Paripurna DPRD (12/6) di Gedung DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Nota Pengantar ini dibacakan dan disampaikan oleh Wakil Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH.
Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD, Ramses Lumban Gaol, SH dan dihadiri Wakil Ketua DPRD, Marolop Manik dan Labuan Lumbantoruan bersama anggota DPRD lainnya. Paripurna ini juga dihadiri Forkopimda Kapolres Humbahas AKBP Hary Ardianto, S.H., S.IK., M.H, Dandim 0210/TU yang diwakili Koramil Kapten Sahat Manullang, Kajari Humbahas diwakili Kasi Intel Gerry Gultom, SH, Sekda Drs. Tonny Sihombing MIP, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan BUMD/BUMN, sejumlah Pimpinan OPD serta insan pers.
Adapun ketujuh Ranperda tersebut antara lain: 1) Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; 2) Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat; 3) Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut; 4) Ranperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumbahan; 5) Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 6) Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 7) Ranperda Tentang Perlindungan Anak.
Dalam Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan yang dibacakan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH menjelaskan terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2022 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022 telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provsu dan hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal ini berarti Kabupaten Humbang Hasundutan telah berhasil meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 7 (Tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2016.
Realisasi APBD dari sisi belanja, anggaran belanja sebesar Rp. 1.066.322.774.767,- belanja terealisasi sebesar Rp. 1.001.971.652.133,- mencapai 93,97 persen. Dibanding Tahun Anggaran 2021 realisasi ini bertambah sebesar Rp. 27.909.005.578,- atau bertambah 2,87 persen.
Selain menjelaskan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Bupati Humbang Hasundutan juga menjelaskan 6 (enam) Ranperda lainnya untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.
(*/tupang)
YOGYAKARTA Mahasiswa yang terlibat dalam aksi penggerudukan diskusi bertajuk Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia bukan milik i
NASIONAL
OlehYogen SogenMENCARI Budiman Sudjatmiko seharusnya bukan perkara sulit. Namanya pernah menjadi bagian dari sejarah perlawanan di negeri i
OPINI
JAKARTA Di tengah persaingan pasar smartphone yang semakin ketat, kualitas layar kini menjadi salah satu faktor penting yang tidak lagi bi
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau tidak bergerak pada perdagangan Selasa, 16 Juni
EKONOMI
DELI SERDANG Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi dibuka di Lapangan Astaka, Jalan Willem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI (Forbes Aceh) kembali membahas lanjutan re
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui pemerintah masih memiliki sejumlah kekurangan dalam menjalankan berbagai program
NASIONAL
YOGYAKARTA Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko angkat bicara terkait kericuhan dalam acara dis
PERISTIWA
SUBULUSSALAM Jalur penghubung Aceh dan Sumatera Utara yang menjadi jalur utama mobilitas warga sekaligus distribusi logistik di wilayah
PERISTIWA