JAKARTA — Pemerintah Aceh bersama pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI (Forbes Aceh) kembali membahas lanjutan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Jakarta, Senin malam, 15 Juni 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) itu digelar selama sekitar tiga jam, mulai pukul 19.30 hingga 22.30 WIB.
Diskusi disebut berlangsung intens dengan fokus utama pada penguatan kewenangan dan pengaturan fiskal Aceh.Baca Juga:
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa pembahasan revisi UUPA berkaitan langsung dengan arah masa depan Aceh.
"Duduk bersama sangat penting, sebab membahas revisi UUPA sama dengan menata masa depan Aceh," kata Nurlis menyampaikan pesan Mualem.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir Syamaun ditunjuk memimpin jalannya diskusi.
Pemerintah Aceh menekankan agar pembahasan tetap terfokus pada dua isu utama, yakni kewenangan daerah dan fiskal.
Dari unsur Forbes Aceh, hadir antara lain Ketua Forbes TA Khalid (Gerindra), Nasir Djamil dan Ghufran Zainal Abidin (PKS), Muslim Ayub (PAN), serta Teuku Ibrahim (Demokrat).
Sementara dari DPR Aceh, hadir Ketua DPR Aceh Zulfadhli (Partai Aceh) bersama para wakil ketua, yaitu Saifuddin Muhammad (NasDem), Ali Basrah (Golkar), dan Salihin (PKB), serta seluruh pimpinan fraksi dari berbagai partai politik.
Sekda Aceh Muhammad Nasir Syamaun membuka pertemuan dengan menyampaikan apresiasi kepada Forbes Aceh dan DPR Aceh yang dinilai konsisten mengawal proses revisi UUPA.
"Semua pihak tidak mengenal lelah dalam mengawal revisi UUPA," kata Nasir.
Ketua DPR Aceh Zulfadhli juga menyampaikan apresiasi kepada Forbes Aceh yang dinilai berperan aktif di tingkat pusat dalam memperjuangkan kepentingan Aceh.
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam sidang uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APB
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sebanyak 966 Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai mencapai Rp3,59 triliun telah
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan kembali mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polr
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sejak awal meragukan keseriusa
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, berakhir
PERISTIWA
LOS ANGELES Timnas Iran gagal meraih kemenangan pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Selandia Baru dengan sko
OLAHRAGA
DELI SERDANG Kaca jendela kamar tidur rumah dinas Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, ditemukan pecah diduga akibat tembakan ora
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (15/6/2
NASIONAL
BATU BARA Sebagai bentuk respon cepat Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap berbagai permasalahan irigasi yang selama ini menjadi kelu
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan fondasi penting dal
PEMERINTAHAN
