Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA-Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa, Pulau Pasir atau Ashmore andCartier Island yang terletak di dekat NTT dan Australia bukan milik Indonesia.
Pulau Pasir tersebut bahkan tidak pernah masuk dalam peta Indonesia, karena sepenuhnya milik Australia.
Wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang disebut asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kemlu, Laurentius Amrih Jinangkung dalam keterangannya, pada Dalam konteks ini, Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda.
Dikatakan lebih lanjut oleh Amrih, dalam prakteknya, Pemerintah Hindia Belanda tak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris.(27/10)
Dalam konteks ini, Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda.
Dikatakan lebih lanjut oleh Amrih, dalam prakteknya, Pemerintah Hindia Belanda tak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris.
Untuk diketahui, Australia merupakan negara yang pernah diduduki oleh Inggris pada masa kolonial.
Terkait dengan akomodasi kepentingan masyarakat khususnya nelayan tradisional yang ada di NTT, Indonesia dan Australia membuat perjanjian untuk mengakomodasikan kepentingan mereka itu melalui MoU yang ditandatangani pada tahun 1974.
Mou ini mengatur mengenai hak nelayan tradisional NTT untuk melaksanakan kegiatan di sekitar Ashmore Reef atau gugusan pulau lainnya. Sebagai informasi, Pulau Pasir belakangan tengah menjadi perdebatan setelah Australia mengklaim kepemilikan pulau tersebut.
Klaim Australia ini pun menimbulkan kecaman dari masyarakat adat Laut Timor.
Terlebih di pulau tersebut terdapat kuburan para leluhur Rote dan peninggalan artefak lain di gugusan pulau.
Sebelumnya, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, Ferdi Tanoni, menyatakan akan menggugat Australia.
Alasan pihaknya menggugat karena Pemerintah Australia mengklaim sepihak Pulau Gugusan Pasir.
Padahal, menurut Ferdi, Gugusan Pulau Pasir itu masuk wilayah NTT.
(RED)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL