Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
BAYANGKARA.CO-Beberapa hari terakhir harta kekayaan para petinggi Polri dibongkar. Hal ini tidak terlepas dari kritisi Presiden Jokowi soal gaya hidup mewah para polisi.
Ini yang semua Kapolda, Kapolres, Pejabat utama semua harus tahu bahwa keadaan ini harus mengerti sehingga memiliki sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini, hati-hati,” kata Jokowi di hadapan para petinggi Polri saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).
Jokowi meminta para polisi tidak memamerkan kemewahan ke tengah publik. Mengingat, polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat.
Dalam artikel ini, BAYANGKARA.CO juga menghimpun data dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK jumlah kekayaan para kepala daerah di Sumatera Utara.
Siapa sih yang paling kaya dan paling ‘miskin’. Yuk simak:
1. Bupati Toba kepala daerah terkaya Berdasarkan data LHKP terakhir jelang Pilkada 2020, Bupati Toba, Poltak Sitorus adalah kepala daerah paling tajir di Sumut. Ia memiliki harta senilai Rp59.978.461.375.
Posisi nomor dua diduduki oleh Bupati Karo Cory Seriwaty yang memiliki harta kekayaan Rp57 miliar lebih.
Sedangkan di posisi ketiga diisi Bupati Dairi Eddy Keleng Berutu yang memiliki harta kekayaan Rp56 miliar.
Dilanjutkan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang memiliki harta Rp54 miliar bertengger di posisi ke empat.
2. Wali Kota Binjai jadi kepala daerah ‘termiskin’ Sedangkan kepala daerah ‘termiskin’ di Sumatera Utara adalah Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.Berdasarkan data LHKPN tahun 2020 kekayaannya hanya (Rp 845.176.387.)
Disusul Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu dengan nilai kekayaan Rp 1.575.114.000
dan Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu dengan jumlah kekayaan Rp 1.125.000.000 (LHKPN 2019).
3. Berikut daftar kekayaan bupati dan wali kota di Sumut Berikut daftar kekayaan bupati dan wali kota di Sumut berdasarkan laporan di LHKPN KPK tahun 2020:
1. Bupati Toba, Poltak Sitorus: Rp 59.978.461.375
2. Bupati Karo, Cory Seriwaty Sebayang: Rp 57.089.915.085
3. Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate B: Rp 56.899.954.930
4. Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution: Rp 54.861.280.543
5. Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution: Rp 54.861.280.543
6. Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan: Rp 46.245.500.000
7. Wali Kota Padangsidempuan, Irsan Efendi Nasution: Rp 37.766.512.401
8. Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani: Rp 23.572.229.783
9. Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard T.: 22.848.178.000 (LHKPN 2019)
10. Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan: Rp 17.478.981.510
11. Wali Kota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua: Rp 16.033.679.200
12. Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga: Rp 14.401.245.162
13. Bupati Simalungun, Radiapoh H. Sinaga: Rp 11.083.426.058
14. Bupati Padang Lawas Utara, Andar Amin Harahap: Rp 11.049.982.108
15. Bupati Langkat, Syah Affandin: Rp. 10.368.523.084
16. Bupati Nias, Ya’atulo Gulo: Rp 10.224.669.411
17. Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor: Rp 10.049.130.715
18. Bupati Labuhanbatu Utara, Hendri Yanto: Rp 8.983.113.337 (LHKPN 2019)
19. Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom: Rp 8.615.342.959
20. Bupati Batubara, Zahir: Rp 7.829.714.908
21. Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan: Rp 7.472.528.606
22. Bupati Labuhanbatu Selatan, Edimin: Rp 6.005.822.190 (LHKPN 2019)
23. Bupati Mandailing Natal, M. Jafar Sukhairi Nst: Rp 5.351.000.000
24. Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Putra P. Pasaribu: 4.182.316.031 (LHKPN 2019)
25. Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha: Rp 4.146.451.637
26. Bupati Asahan, Surya: Rp 3.254.042.336
27. Plt. Bupati Padang Lawas, Ahmad Zarnawi Pasaribu: Rp 2.771.539.881
28. Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu: Rp 1.575.114.000
29. Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu: Rp 1.125.000.000 (LHKPN 2019)
30. Wali Kota Binjai, Amir Hamzah,: Rp 845.176.387
NB:
. Plt Wali Kota Tebingtinggi, Zahir, Laporan di LHKPN tidak ditemukan
. Plt Bupati Tapanuli Tengah, Yetti Sembiring, Laporan di LHKPN tidak ditemukan
Wali Kota Tanjungbalai, Waris Thalib, Laporan di LHKPN tidak ditemukan
(BAYANGKARA.CO)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL