64 Dosen dan Staf Universitas Bandung Tak Terima Gaji Selama 7 Bulan, Akibat Kasus Korupsi PIP

BANDUNG – Sebanyak 64 dosen dan staf Universitas Bandung mengeluhkan tidak diterimanya gaji selama tujuh bulan terakhir. Selain gaji, biaya operasional kampus juga tidak turun, dan para tenaga pengajar terpaksa menghimpun dana pribadi untuk mendukung operasional kampus.

Riki Hardiansyah, staf Operator Akademik Universitas Bandung, mengungkapkan bahwa gaji terakhir yang diterima adalah pada bulan Juni 2024. “Kami itu terakhir menerima gaji bulan Juni lalu. Berarti sekarang sudah jalan 7 bulan,” ujarnya saat ditemui di Kampus 1 Universitas Bandung, Jalan Cipagalo Girang, Kamis (2/1).

Untuk menjaga operasional kampus, Riki bersama rekan-rekannya mengumpulkan dana dari kantong pribadi untuk membayar listrik dan kebutuhan lainnya. “Kami patungan saja,” kata Riki, mengungkapkan bahwa inisiatif ini dilakukan demi mempertahankan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi yang sulit.

Baca Juga:

• Sidang Hasto Kristiyanto: Febri Diansyah Cecar Ahli Hukum Soal Legalitas Penyadapan KPK Tanpa Izin Dewas
• Kasat Lantas Polres Samosir Tanggapi Dugaan Pungli SIM: Akan Ditelusuri dan Ditindak

Namun, tak semua dosen tetap bertahan. Beberapa di antaranya memilih untuk mogok mengajar akibat tidak menerima upah selama berbulan-bulan. Meski begitu, Riki menyatakan, sebagian besar tetap bertahan dengan semangat tanggung jawab terhadap mahasiswa. “Kami enggak mau tiba-tiba sekarang main bubarin aja, kasihan mahasiswa. Kami bertahan, walaupun mungkin tidak efektif,” jelasnya.

Riki menjelaskan bahwa masalah ini berakar pada kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP). Pada 26 November 2024, Kejaksaan Negeri Bandung menetapkan mantan Rektor Universitas Bandung, BR, sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana PIP untuk kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STAI) Bandung, yang kemudian bergabung dengan Poltekkes YBA Bandung menjadi Universitas Bandung.

Baca Juga:

• Dokter AY Resmi Jadi Tersangka Kasus Pelecehan S3ksual Pasien di Persada Hospital
• Mantan Menteri Susi Pudjiastuti Desak Presiden Prabowo Hentikan Tambang Nikel di Raja Ampat: “Selamatkan Surga Terakhir di Dunia!”

Akibat kasus ini, Fakultas Administrasi Bisnis terpaksa ditutup pada Mei 2024, mengakibatkan sekitar 2.000 mahasiswa harus pindah kampus. Selain itu, pendanaan dari PIP yang biasanya menjadi sumber utama untuk pembayaran gaji dan operasional kampus dihentikan, menyisakan ketidakmampuan yayasan untuk memenuhi kewajiban keuangan.

Ketua Umum Yayasan Bina Administrasi (YBA), Uce Karna Suganda, mengakui adanya masalah pembayaran gaji yang terjadi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh penutupan Fakultas Administrasi Bisnis yang menyebabkan hilangnya sekitar 2.000 mahasiswa dan pendapatan dari iuran semester. “Bayangkan 2.000 mahasiswa tidak ada, pendapatan dari mahasiswa tidak ada. Ditutup 2023, mau bayar dari mana?” ujar Uce.

Meskipun begitu, Uce berjanji sedang berupaya mencari solusi. Ia juga mengungkapkan bahwa pihak yayasan berencana menjual beberapa aset, termasuk bangunan Kampus 1, untuk menutup masalah keuangan. “Kalau itu laku, sudah beres semuanya,” katanya.

Audiensi untuk Mencari Solusi

Riki mengungkapkan bahwa dosen dan staf Universitas Bandung akan kembali mengadakan audiensi dengan pihak yayasan pada 6 Januari 2025. Pertemuan ini akan membahas kelanjutan kegiatan perkuliahan serta masalah gaji dan pengelolaan kampus. Riki berharap ada solusi jelas yang bisa disepakati dalam pertemuan tersebut, termasuk kemungkinan alih kelola kampus jika yayasan tidak sanggup lagi mengelolanya.

(N/014)

Sidang Hasto Kristiyanto: Febri Diansyah Cecar Ahli Hukum Soal Legalitas Penyadapan KPK Tanpa Izin Dewas

Kasat Lantas Polres Samosir Tanggapi Dugaan Pungli SIM: Akan Ditelusuri dan Ditindak

Dokter AY Resmi Jadi Tersangka Kasus Pelecehan S3ksual Pasien di Persada Hospital

Mantan Menteri Susi Pudjiastuti Desak Presiden Prabowo Hentikan Tambang Nikel di Raja Ampat: “Selamatkan Surga Terakhir di Dunia!”

Ratusan Pensiunan ASN Jadi Korban Scamming Jaringan Kamboja, Kerugian Capai Rp 304 Juta

PT Gag Nikel dan Ancaman Tambang di Raja Ampat: Izin Resmi Era Jokowi