Hashim Djojohadikusumo Ungkap Kekhawatiran Investor soal Kebijakan Prabowo-Gibran
JAKARTA Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah investor mengenai
EKONOMI
Jakarta – Layanan bus Trans Metro Dewata (TMD) resmi berhenti beroperasi mulai 1 Januari 2025. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan dari berbagai kalangan masyarakat Bali, termasuk tokoh publik seperti Niluh Djelantik dan Robi Navicula, yang mengkritik tajam penghentian operasional moda transportasi tersebut. Pengumuman penghentian layanan bus TMD disampaikan melalui akun Instagram resmi @transmetrodewata. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa bus TMD tidak lagi disubsidi oleh APBN 2025, meskipun sejak awal operasionalnya pada 2020, subsidi APBN menjadi penopang utama layanan ini. Pemerintah Provinsi Bali telah memasukkan anggaran operasional bus TMD ke dalam APBD 2025, tetapi hanya untuk satu koridor. Padahal, sebelumnya TMD melayani enam koridor yang meliputi wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
Gede Robi, vokalis band Navicula, melontarkan kritik tajam terkait keputusan ini. Ia menyebut penghentian operasional TMD sebagai cerminan dari kebijakan yang berlawanan dengan konsep “Smart City“. “Salah satu indikator Smart City adalah tersedianya fasilitas transportasi publik dan dukungan pemerintah untuk menyediakan hal ini. Kalau nggak ada… yaa, kebalikannya: Stupid City!” tegas Robi. Anggota DPD Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, atau dikenal sebagai Niluh Djelantik, juga menyesalkan keputusan tersebut. Dalam unggahan di Instagram, Niluh menyebut penghentian operasional TMD sama saja dengan “membunuh mata pencaharian rakyat”. Warga yang bergantung pada layanan bus TMD untuk aktivitas sehari-hari juga merasa dirugikan. Surya, seorang pekerja bangunan asal Badung, mengungkapkan bahwa TMD mempermudah mobilitasnya sekaligus menghemat biaya transportasi. “Saya kan orang bangunan. Kalau pakai TMD, ongkos pulang-pergi sangat murah. Kalau sekarang pakai transportasi online, bisa Rp 100 ribu,” keluhnya. Senada dengan Surya, Adi Santika Jaya, warga Denpasar, juga merasa kecewa. Ia yang berniat mengajak keluarganya berlibur ke Monkey Forest terpaksa membatalkan rencana karena tidak ada alternatif transportasi publik yang setara dengan TMD. “Praktis, murah, nyaman, dan ramah anak-anak. Itu alasan kami memilih TMD,” ujar Adi. Masyarakat berharap Pemprov Bali segera mencari solusi agar layanan bus TMD kembali beroperasi. Mereka menilai transportasi publik seperti TMD sangat membantu kehidupan sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas.
(CHRISTIE)
JAKARTA Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah investor mengenai
EKONOMI
JAKARTA Lionel Messi tengah berduka. Ayah sekaligus sosok penting dalam perjalanan kariernya, Jorge Messi, meninggal dunia pada Jumat, 8
ENTERTAINMENT
BINJAI Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, H.M Yusuf, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman para Veteran di wilayah Sumatera Uta
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan mas
EKONOMI
JAKARTA Gerhana Matahari Total (GMT) yang diperkirakan terjadi pada Rabu, 12 Agustus 2026, tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. B
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana merombak buku pelajaran yang digunakan siswa dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan sekitar 57 rib
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti Prakt
PENDIDIKAN
JAKARTA Buah yang biasa ditemui di pasar dan supermarket ternyata tidak semuanya memiliki bentuk seperti sekarang sejak awal. Sejumlah b
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh
NASIONAL