Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih akan diundur hingga setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). MK dijadwalkan menyelesaikan sengketa Pilkada pada 13 Maret 2025. “Betul, pelantikan kepala daerah diundur karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan hasil pemilu pada 13 Maret 2025. Surat keterangan tidak adanya sengketa juga baru akan dikeluarkan setelah proses PHPU selesai di MK,” ujar Rifqi, Kamis (2/1/2025). Rifqi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024, baik yang terlibat sengketa maupun tidak, akan dilantik secara serentak. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Pilkada serentak. “Yang tidak bersengketa pun harus menunggu selesai proses sengketa di MK. Pelantikannya baru bisa dilakukan setelah tanggal 13 Maret 2025,” katanya. Meski demikian, Rifqi menyebutkan bahwa hingga kini belum ada kepastian tanggal pelantikan. Penetapan tanggal akan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). “Dasar hukum pelantikan kepala daerah adalah Perpres. Jadi, kita menunggu keputusan dari Presiden,” tambah Rifqi.
Sebelumnya, Menko Polhukam Budi Gunawan (BG) telah memperkirakan potensi molornya jadwal pelantikan kepala daerah akibat sengketa di MK. “Belajar dari pengalaman, biasanya ada gugatan-gugatan yang memengaruhi timeline. Untuk daerah-daerah tertentu, pelantikan bisa molor,” kata BG saat di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 semula dijadwalkan pada 7 Februari 2025, sementara pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dijadwalkan pada 10 Februari 2025. Namun, jadwal ini dipastikan berubah menunggu selesainya proses di MK.
(christie)
Baca Juga:
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
MEDAN Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di dua rumah dinas personel Tentara N
Hukum dan Kriminal
