Nusron menjelaskan bahwa kondisi ini berawal dari perubahan peraturan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur bahwa badan hukum yang melakukan aktivitas perkebunan wajib memiliki IUP dan HGU. Namun, pasal yang mewajibkan kepemilikan HGU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, meskipun perusahaan telah memiliki IUP, mereka tidak diwajibkan lagi untuk memiliki HGU, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara izin usaha yang dimiliki dan status lahan.
"Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Badan Hukum ini menjadi wajib memiliki IUP dan HGU. Akibat perubahan ini, ada 537 perusahaan pemegang IUP tetapi tidak memiliki HGU. Jika dihitung luasnya berdasarkan izin usaha perkebunan (IUP), totalnya mencapai 2,5 juta hektare," jelas Menteri Nusron dalam keterangan resminya.
Baca Juga:
Nusron menambahkan bahwa sebanyak 150 perusahaan yang memiliki IUP telah mengajukan permohonan HGU ke Kementerian ATR/BPN. Total luas lahan yang sedang diproses untuk penerbitan HGU mencapai 1.144.427,46 hektare. Saat ini, proses identifikasi sedang dilakukan untuk memastikan apakah lahan-lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak.
"Saat ini sedang dalam proses identifikasi untuk dicocokkan apakah lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak," tambahnya.
Baca Juga:
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta Menteri Nusron untuk memberikan laporan progres terkait pendaftaran hak atas tanah dari 150 perusahaan yang sudah mengajukan permohonan HGU. Rifqi menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini, agar 150 perusahaan dapat segera memperoleh sertifikat hak atas tanah yang sah.
"Progres pendaftaran hak atas tanah terhadap 150 perusahaan yang setara dengan 1.144.427,46 hektare ini, yang sudah mengajukan ke Kementerian ATR/BPN, ini kasih tahu ke kita prosesnya ya Pak Menteri, agar 150 perusahaan ini bisa diberi sertipikat," ujar Rifqi.
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
MEDAN Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di dua rumah dinas personel Tentara N
Hukum dan Kriminal
ACEH BESAR Seorang pria bernama Al Ikhramullah (30), warga Dusun Daya Bakri, Desa Badoh, Kecamatan Motasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin apel pemeriksaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padangsidimpu
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi peredaran narkotika. Hal ini ditegaskan langsung
Pemerintahan
KUTA SELATAN Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di malam hari, Polsek Kuta Selatan menggelar patrol
Nasional
DENPASAR TIMUR Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggel
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, secara resmi membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD
Pemerintahan
JAKARTA Polemik dugaan perselingkuhan antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan selebgram Lisa Mariana terus memanas.Terbaru, mu
Entertainment
