Dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR pada Selasa (4/2/2025), Menhan mengatakan bahwa tidak ada ruang bagi prajurit TNI yang terbukti melanggar hukum untuk lolos dari sanksi.
"Mengenai oknum kita. Saya kira sudah jelas, bahwa siapa pun warga negara yang melanggar hukum, apalagi dia seorang prajurit TNI, itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama bagi prajurit," ujar Menhan.
Baca Juga:
"Dia menghadapi dua hukum, Pak. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum," tambahnya.
Baca Juga:
WHASINGTON Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah dokumen internal Departemen Luar Negeri AS mengungkap rencana
Internasional
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa pihaknya mempersilakan Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko
Politik
TAPTENG Aksi pencurian besi tower milik PT Telkom di Desa Simaninggir, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, berakhir tragis. Dua
Peristiwa
JAKARTA Pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise resmi menyandang status suamiistri usai melangsungkan akad nikah yang digelar s
Entertainment
LANGKAT Di tengah gelombang kesadaran kolektif masyarakat adat Nusantara terhadap hakhak atas tanah ulayat, sebuah langkah strategis dan p
Pemerintahan
Padangsidimpuan Sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi Mata Pena Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kot
Nasional
PADANGSIDEMPUANProyek Rehabilitasi Irigasi Daerah Irigasi Ujunggurap di Desa Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidim
Nasional
JAKARTA Herlina, ibu dari Jorgiana Augustine, warga sipil yang ikut dalam aksi May Day pada 1 Mei 2025 dan kini ditetapkan sebagai tersangk
Nasional
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
