Gubernur Sumatera Utara Pastikan Pelaksanaan TKA 2025 Berjalan Lancar Tanpa Kendala
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 di Sumut berlangsung lancar tan
Pendidikan
                    
JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa ujian nasional (UN) akan kembali diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Namun, UN baru akan dilaksanakan pada 2026, setelah pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikdasmen) menyiapkan konsep baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini.
Mu’ti menjelaskan bahwa konsep UN yang baru sudah siap, namun pelaksanaannya akan dimulai pada tahun ajaran mendatang. “Ujian Nasional sudah siap secara konsep tetapi 2025 ini belum kita laksanakan,” ujar Mu’ti di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jakarta, Senin (30/12/2024). Pihaknya berencana untuk membuat pengumuman resmi mengenai skema pelaksanaan UN setelah tahun ajaran baru dimulai.
Penting untuk dicatat bahwa selama tahun 2025, UN tidak akan dilaksanakan. Sebagai gantinya, pihak Kemendikdasmen akan fokus pada implementasi konsep baru UN yang direncanakan untuk dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Mu’ti menambahkan bahwa konsep baru ini akan digunakan untuk pemetaan mutu peserta didik yang lebih spesifik dan terperinci. Salah satu tujuan utama UN yang baru adalah untuk memberikan data yang lebih mendalam terkait kemampuan individu siswa, yang akan bermanfaat dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Sebelum keputusan ini, sejak 2021, UN telah digantikan dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Sistem baru ini berfokus pada kompetensi bernalar, mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah baik dalam konteks personal maupun profesional. Namun, sistem tersebut dinilai masih berbasis sampling, yang tidak memberikan gambaran penuh mengenai kemampuan individu siswa.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa dalam penerimaan mahasiswa baru, data mengenai kemampuan individu lebih dibutuhkan. Oleh karena itu, skema UN yang baru akan mengukur kemampuan siswa secara individu, bukan lagi berdasarkan sampel. Sistem yang baru ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan tinggi.
“Dengan sistem ini, kami berharap dapat memastikan bahwa penilaian yang dilakukan tidak hanya mengukur kemampuan umum, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai potensi siswa,” pungkasnya.
Dengan konsep UN yang diperbarui, diharapkan pelaksanaan ujian ini bisa memberikan manfaat lebih dalam mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia, serta memberikan data yang lebih jelas bagi lembaga pendidikan tinggi dalam menyaring calon mahasiswa baru.
(N/014)
                    
                MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 di Sumut berlangsung lancar tan
Pendidikan
                    
                JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tengah menyiapkan skema hilirisasi bagi alumni
Pendidikan
                    
                JAWA BARAT PT Asuransi Jasindo menggagas peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan perempuan bersama Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YB
Peristiwa
                    
                JAKARTA Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta, untuk mendorong perluasan
Politik
                    
                JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar pertemuan khusus bersama Dewan Penasehat di Sekretariat PWI Pusat, Lantai 4 Ge
Peristiwa
                    
                BEKASI Kejaksaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah seJawa Barat mulai mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dar
Pemerintahan
                    
                MOROWALI Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus menindak perusahaan tambang ilegal di Indonesia dengan sanksi adminis
Peristiwa
                    
                JAKARTA Pemerintah mewajibkan 30 persen area fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan untuk pelaku
Ekonomi
                    
                JAKARTA Orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Pengurusan paspor umumnya dilakukan dengan mendaftar melalui aplikasi MPaspor untuk mempermudah antrean dan jadwal pelayanan. Na
Peristiwa