JAKARTA – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengkritik rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. GNB meminta pemerintah mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan negara, salah satunya dengan menaikkan pajak bagi kalangan orang kaya. Erry Riyana Hardjapamekas, salah satu tokoh GNB, mengusulkan agar pemerintah memfokuskan pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap orang kaya, ketimbang menaikkan PPN yang berpotensi membebani masyarakat luas. “Mengapa tidak dicari sumber-sumber lain, misalnya memajaki orang-orang kaya dengan lebih besar, dan bocoran-bocoran soal ini kan sudah banyak dan sebetulnya pemerintah bisa melakukan ini,” ujar Erry dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (28/12/2024).
Meskipun demikian, Erry yang pernah menjabat sebagai pimpinan KPK pada periode 2003-2007 itu mengakui bahwa kenaikan PPN merupakan amanat undang-undang. Ia juga mengusulkan agar pekerja di sektor pendidikan, seperti guru swasta, mendapat insentif dari pemerintah. “Jangan hanya kepada pekerja-pekerja kasar, tapi juga pekerja-pekerja yang tidak kasar seperti guru swasta, dosen, tenaga kependidikan, dan sebagainya,” kata Erry. Sementara itu, Jacklevyn Fritz Manuputty, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan tokoh GNB lainnya, menekankan pentingnya pemberian jaring pengaman sosial untuk kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kenaikan PPN. Jacky, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat menghantam daya beli masyarakat kecil dengan penghasilan rendah.
“Karena bagaimanapun juga kenaikan PPN akan menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah,” ujar Jacky. Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap mengingatkan agar keadilan sosial tetap menjadi prioritas. Selain itu, Jacky juga berharap pemerintah dapat lebih tegas dan transparan dalam penegakan hukum terhadap korupsi, termasuk dalam pengelolaan pajak. Ia meyakini bahwa jika pajak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, maka kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat. Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Pemerintah menganggap kebijakan ini penting untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga:
(CHRISTIE)
Baca Juga:
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
